AS Cekal Lebih Banyak Pejabat Tiongkok

WASHINGTON DC - Pemerintah Amerika Serikat (AS) pada Senin (7/12) kembali memberlakukan sanksi baru terhadap para pejabat Tiongkok terkait tindakan keras terhadap Hong Kong. Selain itu AS juga mengambil langkah untuk menerima kedatangan warga Hong Kong sebagai bagian untuk meningkatkan tekanan terhadap Tiongkok.

Dalam sanksi terbarunya, AS akan membekukan aset dan melarang perjalanan ke Amerika Serikat bagi 14 wakil ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional yang mengagas undang-undang keamanan baru bagi Hong Kong. Sebelumnya AS telah memberikan sanksi kepada pemimpin pro-Beijing Hong Kong, Carrie Lam.

"AS akan meminta pertanggungjawaban Beijing atas serangan tak henti-hentinya terhadap proses demokrasi di Hong Kong," kata Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo.

Pada bagian lain Dewan Perwakilan Rakyat AS dengan suara bulat pada Senin memberikan suara untuk memudahkan warga Hong Kong untuk tinggal di Amerika Serikat, mengikuti langkah serupa yang telah diajukan oleh Inggris dan Kanada.

Anggota DPR dari Partai Demokrat, Tom Malinowski, yang memimpin aksi terhadap Hong Kong, mengatakan bahwa menerima warga Hong Kong lebih kuat pengaruhnya daripada memutuskan untuk memberikan beberapa sanksi pada pejabat Tiongkok.

"Cara terbaik untuk menang melawan kediktatoran adalah dengan mengadu kekuatan sistem kita melawan kelemahan sistem mereka yang menindas, tertutup dan menakutkan. yang telah diberlakukan Partai Komunis terhadap rakyat Tiongkok, termasuk sekarang terhadap warga di Hong Kong," kata Malinowski saat berpidato di DPR.

"Ini sebenarnya lebih dari sekadar isyarat kemanusiaan. Ini salah satu cara terbaik untuk mencegah Tiongkok untuk menghancurkan Hong Kong," imbuh dia.

Warga Hong Kong akan menikmati apa yang disebut Status Dilindungi Sementara selama lima tahun, bergabung dengan warga negara yang dilanda konflik seperti Suriah dan akan memiliki hak untuk bekerja di AS. Langkah tersebut masih membutuhkan persetujuan Senat tetapi telah memiliki dukungan lintas partai.

Dalam langkah lain pekan lalu, Menlu Pompeo juga telah menghentikan lima program pertukaran yang didanai Beijing dengan menyebut program tersebut sebagai alat propaganda, dan mengatakan Kementerian Luar Negeri akan membatasi validitas visa untuk setiap anggota Partai Komunis Tiongkok dan anggota keluarga mereka yang dampaknya dapat mempengaruhi ratusan juta orang.

Tanggapan Beijing

Menanggapi diterapkannya sanksi baru oleh AS terhadap pejabatnya yang terlibat dengan tindakan yang keras di Hong Kong, Tiongkok pada Selasa (8/12) menyatakan bahwa langkah itu sebagai kebijakan yang tak masuk akal dan keji.

"Langkah itu merupakan niat jahat untuk mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok yang amat berlebihan," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Hua Chunying, pada jumpa pers harian pada Selasa. "Pemerintah dan rakyat Tiongkok amat marah dan mengutuk keras perilaku AS yang kasar, tidak masuk akal dan keji," pungkas Hua seraya menyatakan bahwa kantornya akan memanggil Kuasa Usaha AS untuk menerima penjelasan. AFP/I-1