Permohonan Kasasi JPU KPK atas Putusan Bebas Sofyan Basir Ditolak

Doc: ANTARA/Puspa Perwitasari.

Ket. Mantan Dirut PLN Sofyan Basir (kiri) meluapkan kegembiraan bersama kerabat usai diputus bebas di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (4/11/2019).

JAKARTA - Permohonan kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas putusan bebas mantan Direktur Utama (Dirut) PLN Persero, Sofyan Basir ditolak Mahkamah Agung (MA). , Majelis Hakim Kasasi menilai keputusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terhadap terdakwa Sofyan, tidak salah dalam menerapkan hukum.

"Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar dalam pertimbangan mengenai penerapan hukumnya. Bahwa Terdakwa (Sofyan) tidak terbukti terlibat membantu melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum sudah merupakan fakta dan penilaian hasil pembuktian," kata Juru Bicara MA, Andi Samsan Nganro, di Jakarta, Rabu (17/6).

Sehingga, kata Andi, atas dasar dan alasan tersebut Majelis Hakim Kasasi dengan suara bulat menyatakan permohonan kasasi Penuntut Umum harus ditolak. Perkara itu, sambungnya, diputus pada 16 Juni 2020.

Sofyan merupakan terdakwa dalam kasus dugaan suap terkait kesepakatan kontrak kerjasama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) RIAU-1. Namun, Sofyan divonis bebas oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, pada 4 November 2019.

Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, menyatakan Sofyan Basir tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi seperti yang tertuang pada dakwaan pertama dan kedua dengan Pasal 12 huruf a jo Pasal 15 atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ke-2 KUHP. Sehingga, Hakim memvonis bebas terdakwa Sofyan dari segala dakwaan dalam kasus yang menjeratnya. ola/N-3