Kedaulatan Tercermin dari Penguatan Rupiah

JAKARTA - Ekonom senior Ichsanuddin Noorsy mengatakan pemerintah mesti fokus membangun kedaulatan ekonomi, terutama dalam usaha memperkuat nilai tukar rupiah.

"Pembangunan ekonomi jangan melulu terfokus pada rasio dan persepsi keuangan yang sebenarnya semu. Fokus saja pada pembangunan kedaulatan ekonomi, seperti membangun ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan nilai tukar. Bandingkan dengan kurs mata uang yen Jepang dan dollar Amerika yang berdaulat, sementara rupiah terus melemah seolah tak kuasa menghadapi perubahan global," kata Ichsanuddin saat bedah buku "Bangsa Terbelah" yang diselenggarakan Universitas Bina Sarana Informatika ( UBSI) dan Forum Akademisi Indonesia (FAI) di Jakarta, Sabtu (16/3).

Menurut penulis buku "Bangsa Terbelah" ini, pelemahan rupiah terjadi karena terbebani kepentingan tiga institusi penting di negeri ini yang lebih mengutamakan pinjaman luar negeri. "Ada tiga pihak yang membuat rupiah lemah, pertama korporasi swasta, BUMN, dan pemerintah. Ketiga institusi ini sangat bergantung dari pinjaman luar negeri berbentuk valuta asing.

Inilah sebab, rupiah makin tidak berdaulat karena kalah oleh pinjaman valuta asing," papar Ichsanuddin. Ichsanuddin menegaskan, kebergantungan pada utang luar negeri menyebabkan risiko negara (country risk) Indonesia menjadi tinggi dan bergantung dari penilaian lembaga-lembaga pemeringkat kredit. "Repotnya, upaya pemerintah menjaga stabilitas ekonomi dengan utang selalu kurang. Ini tentu tidak aman karena market risk tidak bisa diatasi," ujarnya.

Atasi Pengangguran

Mantan anggota DPR ini mengatakan, kedaulatan ekonomi itu penting karena memberikan dampak luas bagi kepentingan bangsa. "Presiden Donald Trump di satu sisi terkesan rasis tapi dia mampu membuat pengangguran di Amerika bekurang. Ini artinya, kebijakan Donald Trump memberikan manfaat bagi generasi muda dan kalangan pekerja. Padahal, selama ini Amerika terbeban oleh masalah pengangguran," jelas Ichsanuddin.

Di tempat yang sama, budayawan Ridwan Saidi, menyatakan harus ada perubahan mendasar terkait kebijakan ekonomi. "Harus ada perubahan kebijakan ekonomi agar bangsa Indonesia tidak bergantung pada kepentingan negara lain," tegasnya.

yok/E-10