Tiongkok Tegaskan Komitmen Dukung SEANWFZ, Tapi Belum Tentukan Waktu Penandatanganan

JAKARTA — Tiongkok kembali menyatakan kesiapannya untuk menandatangani protokol perjanjian kawasan bebas senjata nuklir ASEAN (SEANWFZ), yang berpotensi menjadikannya negara pertama yang secara resmi meratifikasi protokol tersebut. Namun, Beijing belum memberikan tenggat waktu pasti kapan penandatanganan akan dilakukan.

Pernyataan itu disampaikan di tengah pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan mitra-mitra dialognya yang digelar di Kuala Lumpur. Dalam pertemuan tersebut, ASEAN kembali mendorong kemajuan substansial terhadap implementasi SEANWFZ, sebuah perjanjian yang menegaskan komitmen kawasan Asia Tenggara untuk tetap bebas dari senjata nuklir dan senjata pemusnah massal lainnya.

ASEAN berharap kelima negara pemilik senjata nuklir yaitu Tiongkok, Prancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat akan menandatangani protokol SEANWFZ yang akan mengikat mereka secara hukum terhadap komitmen serupa. Dalam konferensi pers rutin Kementerian Luar Negeri Tiongkok, juru bicara Mao Ning menyatakan bahwa negaranya tetap mendukung penuh perjanjian tersebut.

“Kami telah mengatakan lebih dari sekali bahwa Tiongkok siap menjadi negara pertama yang menandatangani protokol perjanjian SEANWFZ,” ujar Mao.

“Menteri Wang Yi menegaskan kembali posisi tersebut dalam Pertemuan Menlu ASEAN-Tiongkok pagi ini. Kami masih terus menjalin komunikasi dengan negara-negara ASEAN terkait hal ini,” tambahnya.

Sebelumnya, Komisi SEANWFZ yang bertugas mengawasi pelaksanaan perjanjian tersebut juga telah bertemu di Kuala Lumpur membahas kemajuan terkini. Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, menyatakan dukungan terhadap kesiapan Tiongkok untuk menandatangani protokol tanpa syarat.

“Menyelesaikan dokumen yang diperlukan dan menyepakati MoU dengan Tiongkok seharusnya menjadi prioritas utama. Rencana kerja dengan batas waktu akan membantu mempercepat penyelesaian dan mencegah isu ini terus berlarut-larut,” ujar Sugiono dalam transkrip pernyataan resmi yang dibagikan timnya.

Sugiono menambahkan bahwa keikutsertaan Tiongkok akan memberi contoh positif bagi negara-negara pemilik senjata nuklir lainnya untuk turut menandatangani protokol tersebut. Ia meyakini langkah tersebut akan memberikan momentum yang sangat dibutuhkan bagi ASEAN dalam memperkuat posisi kawasan sebagai zona bebas nuklir sejak perjanjian mulai berlaku pada 1997.

Presiden Tiongkok Xi Jinping sendiri sebelumnya sudah menyatakan sejak 2021 bahwa negaranya akan bergabung dengan protokol tersebut “sesegera mungkin.” Namun hingga kini, janji itu belum terwujud dalam bentuk penandatanganan resmi.

Data dari Stockholm International Peace Research Institute menunjukkan bahwa per Januari 2025, Tiongkok memiliki sekitar 600 hulu ledak nuklir jumlah yang jauh lebih kecil dibandingkan Rusia (5.459) dan Amerika Serikat (5.177). Inggris dan Prancis masing-masing memiliki sekitar 225 dan 290 hulu ledak.

Meski begitu, dukungan simbolis dari Beijing terhadap SEANWFZ tetap dinilai penting bagi kredibilitas perjanjian dan posisi ASEAN dalam diplomasi global terkait perlucutan senjata nuklir.