Beri Insentif Perpajakan yang Lebih Menarik ke Investor | Koran Jakarta
Koran Jakarta | December 1 2020
No Comments
Penanaman Modal

Beri Insentif Perpajakan yang Lebih Menarik ke Investor

Beri Insentif Perpajakan yang Lebih Menarik ke Investor

Foto : Sumber: BKPM – Litbang KJ/and - KORAN JAKARTA/ONES
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Pernyataan anak perusahaan Bank Dunia, International Finance Corporation (IFC), bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan pemulihan investasi membutuh­kan waktu hingga satu dekade perlu diwaspadai. Sebab, in­vestasi berkontribusi hingga 30 persen lebih terhadap Pro­duk Domestik Bruto (PDB) nasional atau terbesar kedua setelah konsumsi dengan pangsa 59 persen.

Direktur Center for Sustainable Infrastructure Develop­ment (CSID) Universitas Indonesia, Ali Berawi, yang di­minta pendapatnya di Jakarta, Jumat (30/10), mengatakan kalau tidak ada upaya ekstra, sulit mempercepat pemulih­an investasi lebih cepat dari perkiraan itu.

“UU Cipta Kerja dengan penyederhanaan izin dan kepas­tian hukum berusaha diharapkan bisa menjadi nilai tam­bah untuk menyerap investasi yang lebih besar,” kata Ali.

Selain itu, insentif perpajakan dan nonpajak yang lebih menarik harus diberikan ke industri yang investasinya ber­orientasi ekspor, substitusi impor, padat karya, padat mo­dal, maupun industri alat produksi termasuk industri tek­nologi dan digital.

Dukungan seperti itu harus direalisasikan pemerintah ke pelaku bisnis agar industri dapat melakukan jump start operasionalnya. “Perbaikan di sisi supply dan demand ini penting dalam proses produksi dan konsumsi,” kata Ali.

Persyaratan lainnya adalah ketersediaan infrastruktur yang baik agar biaya produksi dan logistik lebih efisien. Dalam masa pandemi dan resesi, katanya, akan terjadi per­lambatan aktivitas pembangunan proyek infrastruktur ter­utama yang sedang berjalan.

“Hal ini mesti diantisipasi oleh para pihak yang terkait dalam proyek untuk menjaga ketahanan finansial dan cash flow proyek agar biaya, waktu dan mutu proyek dapat terus terkontrol dengan baik,” jelasnya.

Berantas Korupsi

Sementara itu, pakar ekonomi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Bhima Yudhistira, mengatakan untuk mempercepat pemulihan perlu memperbaiki ekosistem investasi mulai dari regulasi, insentif fiskal dan moneter, serta pemberantasan korupsi yang serius.

Selain itu, perlu menciptakan stabilitas politik dan ke­amanan agar investor merasa nyaman dan tidak terganggu dengan berbagai aksi yang cenderung berpotensi mencip­takan instabilitas. “Stabilitas kebijakan pemerintah dan stabilitas politik termasuk 10 besar masalah kemudahan berbisnis di Indonesai yang disorot World Economic Fo­rum (WEF),” kata Bhima.

Sedangkan pakar ekonomi dari Universitas Brawijaya Malang, Munawar Ismail, mengatakan untuk lolos dari krisis yang berkepanjangan, Indonesia perlu memperkuat perekonomian dalam negeri.

“Pemerintah perlu melancarkan kebijakan yang dapat menggairahkan ekonomi, seperti insentif fiskal, menurun­kan bunga, dan memacu belanja pemerintah, serta me­mastikan implementasi UU Cipta Kerja menarik lebih ba­nyak investor,” paparnya. n uyo/ers/SB/E-9

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment