Tanpa Kewenangan Mutlak Sebagai Menko, Kepala Badan Pangan Tidak Akan Efektif

"Kepala BPN nanti harus dari teknokrat yang benar-benar profesional dan kredibel. Bukan politisi, namun dia harus melek politik, bukan buta politik," tegas Rusli.

Menurut Rusli, apabila Kepala Badan Pangan Nasional dipilih dari kalangan politisi maka akan berdampak buruk bagi pencapaian target besar pemerintah. Sebab, politisi memiliki banyak kepentingan dari partai politik di belakangnya. Pangan, jelasnya, sangat berkaitan dengan banyak kepentingan di baliknya, termasuk soal peluang meraih untung yang tidak sedikit seperti urusan impor yang selama ini jadi buruan para pemburu rente.

Berkaitan dengan tugas. pokok, dan fungsi (tupoksi), dia berpandangan agar tidak hanya fokus pada urusan beras semata, tetapi komoditas lainnya. Dengan demikian, tidak terkesan memindahkan Badan Ketahanan Pangan yang selama ini selevel Direktorat Jenderal di Kementan menjadi Badan Pangan Nasional.

"Jadi, konektivitas antarkementerian ini diperlukan supaya pangan bergizi yang murah, merata, dan memberikan nilai tambah dan bisa di ekspor. Hadirnya Badan Pangan Nasional bukan hanya kuantitasnya, tapi harus diperhatikan masalah kesehatan, ketahanan, dan ketersediaan di berbagai pelosok," kata Rusli.

Sementara itu, Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti, dan Ekonom Senior, Faisal Basri, menyayangkan banyaknya kewenangan dari Badan Pangan ini yang dipotong.
Halaman Selanjutnya....