Semua Pihak Harus Bendung Narasi Wajarkan Politik Identitas

JAKARTA - Direktur Riset Setara Institute Halili Hasan mengajak seluruh pihak untuk membendung penyebaran narasi mewajarkan pemanfaatan politik identitas untuk meraih dukungan suara dari para pemilih di Pemilu 2024.

"Politik identitas jelas berbahaya sehingga narasi yang menetralisasi politik identitas harus kita bendung," kata Halili pada acara dialog bertajuk "Demokrasi dan Politik Identitas", sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, kemarin.

Ia menyampaikan pula jika bangsa Indonesia memberikan ruang besar bagi politik identitas dengan menganggap hal tersebut adalah sesuatu yang sah dan wajar di tengah pesta demokrasi, tindakan itu berpotensi mengancam keberadaan kebinekaan dan memundurkan konsolidasi demokrasi.

Menurut Halili, masyarakat Indonesia sudah seharusnya belajar untuk berkembang dalam menghadirkan pemilu berkualitas, sehingga para calon presiden dan calon wakil rakyat lebih mengedepankan visi, misi, dan program mereka agar bisa membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju di dunia.

"Dibandingkan menggunakan politik identitas, lebih baik masyarakat harus melihat visi dan misi pemimpin politiknya, sebab politik identitas dapat memecah belah bangsa Indonesia," kata dia.

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden (KSP) Rumadi Ahmad memandang pendidikan politik bernilai penting bagi masyarakat agar mereka tidak mudah terhasut, terutama oleh pemanfaatan politik identitas.