Realisasi Target Bauran EBT Dipacu

JAKARTA - Bauran energi baru dan terbarukan (EBT) dalam energi nasional pada 2021 mencapai 11,5 persen. Ke depan, pemerintah mengakselerasi upaya untuk mencapai bauran energi dari EBT sebesar 23 persen pada 2025.

Untuk mempercepat realisasi target EBT pada 2025, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan sejumlah upaya, meliputi penyelesaian Peraturan Presiden (Perpres) harga EBT, penerapan Peraturan Menteri (Permen) ESDM PLTS Atap, mandatori bahan bakar nabati (BBN), pemberian insentif fiskal dan nonfiskal untuk EBT.

"Pemerintah juga memberikan kemudahan perizinan berusaha dan mendorong demand (permintaan) ke arah energi listrik, seperti kendaraan dan kompor listrik," ujar Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Dadan Kusdiana, dalam konferensi persnya di Jakarta, Senin (17/1).

Dalam kurun lima tahun terakhir, penambahan kapasitas pembangkit EBT mencapai 1.730 megawatt (MW) dengan kenaikan rata-rata sebesar 4,3 persen per tahunnya. Kapasitas terpasang PLT EBT pada 2021 mencapai 654,76 MW dari target 854,78 MW.

"Tambahan kapasitas pembangkit listrik EBT pada 2021 sebesar 654,76 MW, di antaranya dari PLTA Poso Peaker Expansion #1-4, PLTA Malea, 3 unit PLTP, PLT Bioenergi, 18 unit PLTM, dan 7 unit PLTS dan PLTS Atap," urai Dadan.

Di tengah berbagai tantangan ekonomi global, capaian investasi subsektor EBTKE masih bisa menorehkan angka yang signifikan sebesar 1,51 miliar dollar AS atau 74 persen dari target 2,04 miliar dollar AS. Dadan berharap investasi subsektor EBTKE ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja nasional dan upaya pemulihan ekonomi nasional selama pandemi.

Lebih lanjut, Dadan menuturkan total investasi konservasi energi tercatat mencapai 200 miliar rupiah, setara dengan 14,3 juta dollar AS. Target investasi sesuai Renstra sebesar 10 juta dollar AS sehingga capaian investasi sebesar 143 persen terhadap Renstra.

Tahun ini, pemerintah menargetkan porsi subsektor EBT sebesar dalam bauran energi primer sebesar 15,7 persen dengan energi yang dihasilkan sebesar 366,4 MBOE. Penambahan kapasitas terpasang PLT EBT sebesar 335 MW dari PLTS Atap dan 648 MW dari PLT EBT lainnya. Adapun pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 91 juta ton CO₂e investasi di subsektor EBTKE sebesar 3,9 miliar dollar AS.

Kurangi Kebergantungan

Manajer Pengkampanye Tambang dan Energi Walhi, Fanny Tri Jambore, mengatakan masih rendahnya bauran EBT karena RI terlalu bergantung pada energi fosil. Padahal, energi kotor itu cepat habis, tetapi anehnya pemerintah masih saja mengandalkannya untuk pembangkit.

Dia menegaskan problem utama tata kelola energi di Indonesia adalah kebergantungan besar terhadap energi fosil. Padahal, kebergantungan itu rentan dimainkan oligarki yang mencari keuntungan dalam mekanisme pasar. "Pemerintah harus berani mengambil langkah ambisius dalam upaya memastikan Indonesia tidak lagi mengalami ketergantungan terhadap energi fosil," tegasnya.

Sementara itu, Direktur Program Indef, Esther Sri Astuti, mengatakan RI memiliki sumber EBT berlimpah, terutama sumber energi tenaga surya. Karena itu, kalau masalah teknologi, bisa diciptakan kerja sama dan di dalamnya ada perjanjian kontrak mereka harus transfer teknologi.

Menurut Esther, pengembangan EBT ini tinggal good will dari pemerintah saja. Sebab, renewable energy harus dikembangkan karena alasan efisiensi biayanya dan tren global menuju ke renewable energy.