Program MBG Picu Efek Ekonomi

JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diyakini bukan hanya mengatasi masalah gizi buruk atau stunting, melainkan juga menciptakan efek berganda atau multiplier effect bagi perekonomian. Kontribusi program tersebut bagi perekonomian cukup signifikan. Berdasarkan hasil studi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), program MBG menyumbangkan sekitar 34,2 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025.

"Anggaran MBG yang ditetapkan beberapa waktu lalu sebesar 71 triliun rupiah pada 2025 akan menyumbang ke PDB sekitar 4.510 triliun rupiah atau kalau kita hitung dalam persentase sekitar 34,2 persen dari PDB," ujar Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, dalam diskusi secara daring di Jakarta, Kamis (17/10). Pihaknya juga menghitung setiap 1.000 rupiah yang digelontorkan untuk program MBG akan memberikan manfaat hingga 63.500 rupiah terhadap perekonomian.

Berdasarkan studi yang dilakukan Indef berdasarkan proyek percontohan MBG di 10 kabupaten/ kota, terdapat peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar tiga orang serta terdapat peningkatan penghasilan UMKM sebagai mitra penyedia MBG sekitar 33,68 persen.

"UMKM yang terlibat dalam pilot project MBG mendapatkan kenaikan rata-rata pendapatan sekitar 33,68 persen," katanya. Esther juga memperkirakan pada 2029 mendatang bila anggaran MBG dipatok sebesar 298,4 triliun rupiah dengan target sasaran 82,9 juta orang maka kontribusi program ini pada PDB bisa mencapai sebesar 18.985 triliun rupiah. Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, diketahui mencanangkan delapan program hasil terbaik cepat, salah satu di dalamnya yakni program memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.

"Program itu bertujuan untuk meningkatkan kecukupan gizi, meningkatkan kecerdasan anak, mencegah gangguan pertumbuhan dan perkembangan (stunting), dan pada akhirnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di negara ini," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Sri Mulyani mengungkapkan pencegahan stunting tetap menjadi prioritas bagi pemerintah Indonesia, yang berhasil menurunkan prevalensinya dari 37,2 persen pada 2013 menjadi 21,5 persen pada 2023.
Halaman Selanjutnya....