Prioritas Proses "Holding" BUMN

Menilik rencana pembangunan nasional, terlihat niat pemerintah untuk menggenjot infrastuktur dan memeratakan kesejahteraan. Kenaikan kinerja BUMN dari kacamata pemerintah juga berarti semakin kecilnya gap antara target dan realisasi pembangunan.

Dari sini, urgensi pembentukan SOEHC sebenarnya berkiblat pada tujuan pemerataan pembangunan. Sementara itu, proses holding BUMN sendiri, khususnya di Indonesia, suatu upaya profesionalisasi organisasi. Ini sama seriusnya dengan agenda pembangunan.

Pemerintah ingin "menjauhkan" BUMN dari intervensi politik dinilai baik. Tak jarang terjadi kasus penunjukan direksi-direksi perusahaan berujung pada praktik clientelism atau patronase politik semata, tanpa ada peningkatan pencapaian perusahaan.

Dalam proses pembentukan Holding BUMN, Komisi Pengawas Persaingan Usaha pun mengingatkan potensi kemunculan patronase pemerintah terhadap entitas holding. Skalanya akan lebih besar dibanding kondisi saat ini dan berujung pada praktik monopoli.

Dengan demikian, jika ingin belajar dari pembentukan Temasek dan Khasanah, dukungan penuh dari seluruh elemen pemerintah sangatlah penting. Hal ini mengingat sekarang hanya presidenlah yang berhak mengintervensi langsung kegiatan bisnis entitas super di kedua negara tersebut.
Halaman Selanjutnya....