Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Foto Video Infografis

Opini Antonius Benny Susetyo: Moralitas Ada tapi Tiada

Foto : Istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Keadilan berasal dari kata 'adil'. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, atau tidak memihak. Kajian mengenai keadilan sudah dimulai semenjak masa Yunani Kuno. Pada masa tersebut, gagasan umum mengenai keadilan secara kodrati dan keadilan yang berdasarkan hukum yang berlaku. Pada masa itu, keadilan dikaitkan dengan hukum kodrat. Menurut Plato sebagaimana dikutip oleh Suteki dan Galang Taufani, keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat.

Untuk mewujudkan suatu keadilan, masyarakat harus dikembalikan pada struktur aslinya. Tugas ini adalah tugas negara untuk menghentikan perubahan tersebut. Dengan demikian, keadilan bukan hanya mengenai hubungan antara individu, melainkan hubungan individu dengan negara, bagaimana individu melayani negara. Keadilan juga harus dipahami secara metfisis keberadaannya sebagai kualitas atau fungsi yang sifatnya tidak dapat diamati secara fisik oleh manusia. Konsekuensi hal ini adalah realisasi keadilan ada diluar pengalamn manusial dan akal manusia yang esensial bagi keadilan tunduk pada cara-cara Tuhan yang tidak dapat diubah atau keputusan-keputusan Tuhan yang tidak dapat diduga.

Menurut Aristoteles, keadilan dibedakan menjadi keadilan distributif, pemulihan, dan komutatif. Keadilan distributif mengacu pada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, dan perlakuan yang sama dan sederajat di hadapan hukum (equality before the law). Keadilan komutatif mengatur urusan transaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pertukaran atau perdagangan.

Menurut John Rawls, keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dan kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Hukum harus menjadi penuntun agar orang dapat mengambil posisi yang adil dengan tetap memperhatikan kepentingan individunya, dan dapat bertindak proporsional sesuai dengan hak dan kewajibannya, tidak melanggar hukum yang berlaku. Dengan demikian, keadilan sangat berkaitan erat dengan hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan kesepakatan perjanjian sebagai bentuk tanggung jawabnya.

Baru-baru ini, publik dihebohkan dengan berita pemilik Waroeng Special Sambal yang mengeluarkan surat edaran untuk karyawannya yang berisi pemotongan gaji sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) kepada para karyawannya yang mendapat Bantuan Subsidi Upah (BSU). Pemotongan tersebut akan dilakukan untuk gaji bulan November dan Desember 2022. Dituliskan juga, jika ada karyawan yang keberatan, maka akan diminta untuk menandatangani surat pengunduran diri. Hal ini menunjukkan kesepakatan untuk melaksanakan hak dan kewajiban para pihak tidak dilaksanakan dengan baik. Adalah hak dari karyawan untuk mendapatkan BSU, dan adalah kewajiban dari pemilik perusahaan untuk tetap menyalurkan BSU sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Halaman Selanjutnya....


Redaktur : Eko S
Penulis : Eko S

Komentar

Komentar
()

Top