Prioritas Proses "Holding" BUMN

Berkaca pada gagasan utama pembentukan SOEHC yang muncul pascakrisis moneter akhir 90-an, sampai kini tetap bertujuan utama mencegah terbentuknya BUMN yang inefisien dan tidak berdaya saing melalui peningkatan profesionalitas. Terbentuknya BUMN yang kuat dan terhindar dari duplikasi permodalan pemerintah. Kemudian, menjadikan BUMN lebih independen, bersinergi antar-BUMN dan jauh dari kepentingan politik.

Menghindari potensi negative externalities yang timbul dari BUMN sebagai lembaga yang luput patronase politik, maka tujuan "pemulihan" BUMN yang telah ditetapkan tersebut hendaklah tetap mengacu pada skala prioritas. Tujuannya, agar sektor-sektor SOEHC yang telah direncanakan terealisasi.

Di sini perlu pemisahan antara holding yang memerlukan perbaikian dari skala profesionalitas dan yang bertujuan ekspansi pasar. Pemisahan tersebut diperlukan agar ada skala prioritas yang dapat membantu pemerintah menetapkan target pembentukan State-owned enterprise holding company.

Menyamaratakan kebutuhan dan kesiapan tiap sektor SOEHC membuat proses holding cenderung lebih lambat. Prioritas penanganan SOECH dalam sektor-sektor yang telah dikelompokkan berdasarkan dua tujuan tersebut akan membantu mengeliminasi intervensi politik. Hal ini khususnya karena pro kontra operasional pascaberoperasinya SOEHC.

Prioritas tersebut akan menjadi suatu identifikasi yang dapat menjadi acuan sebelum dilakukan "penyembuhan" BUMN. Hal ini terlepas dari bentuk SOEHC serta menjadikan perjalanan holding BUMN lebih efisien dan tepat sasaran. Alumnus S2 Emerging Economies & International Develpoment, King's College London