Prabowo Akui Ada “Raja Kecil” yang Melawannya di Birokrasi karena Efisiensi Anggaran

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menyentil oknum-oknum yang tidak menyetujui kebijakan efisiensi anggaran dan merasa kebal hukum menghadapi keputusan-keputusan yang diambil oleh dirinya saat memperjuangkan kemakmuran rakyat.

Dalam sambutan pada pembukaan Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama di Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/2), Prabowo mengatakan dirinya tak masalah dengan pembangkangan tersebut, namun oknum itu harus berani berhadapan langsung dengan rakyat, terutama kalangan ibu-ibu yang disebutnya dengan emak-emak.

“Kau boleh melawan Prabowo, tetapi nanti kau lawan emak-emak itu semua itu. Bandel, dablek!” kata Prabowo dalam siaran langsung di akun YouTube Sekretariat Presiden.

Di hadapan para Muslimat NU yang merupakan kalangan ibu-ibu, Presiden Prabowo menceritakan langkah efisiensi di berbagai kementerian dan lembaga diambil agar pengeluaran-pengeluaran yang tidak diperlukan dan berpotensi menjadi ladang korupsi bisa dihilangkan.

Namun, pada praktiknya ada saja pihak-pihak yang kontra dengan keputusan tersebut dan bahkan merasa kebal dari keputusan yang diambil Prabowo itu sehingga mengabaikannya. “Ada, yang melawan saya, ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil, ada,” ujar Prabowo.

Padahal, menurut Prabowo, langkah efisiensi yang diambilnya sudah tepat karena program-program yang terdampak efisiensi merupakan kegiatan bersifat seremonial dan hanya untuk menggugurkan syarat formal di atas kertas.

Presiden mencontohkan beberapa kegiatan yang dirasakan tak perlu dilakukan pada era pemerintahannya sehingga anggaran untuk acara tersebut bisa digunakan untuk menangani persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Cukup kajian-kajian, cukup. Apa itu FGD? forum group discussion, forum group discussion, mau diskusi apa lagi? Itu tuh mengentaskan kemiskinan absolut. Bantu rakyat, yang lapar carikan makan, sekolahnya rusak? perbaiki, jalan yang rusak? perbaiki. Diskusi, diskusi. Studi banding, studi banding, mau belajar bagaimana mengentaskan kemiskinan studi bandingnya ke Australia. Australia salah satu 10 negara terkaya di dunia, kok belajar ke Australia?” kata Prabowo.

Menindak Koruptor

Presiden juga memerintahkan para penegak hukum di Indonesia, mulai Kejaksaan Agung, Polri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga KPK untuk menindak tegas koruptor-koruptor yang tidak kunjung tobat dan menyengsarakan rakyat.

Prabowo menyampaikan perintah itu sebagai tindak lanjut setelah beberapa waktu sebelumnya sudah memberikan peringatan kepada para koruptor dan mengembalikan curian dari uang rakyat di 100 hari pertama pemerintahannya.

“Sudah 100 hari, mbok sadar, mbok bersihkan diri ya kan. Hai koruptor-koruptor yang kau curi mbok kembaliin untuk rakyat. Kalau malu-malu nanti kita cari cara yang nggak malu. Tapi mbok ya oh kembaliin. Saya tunggu 100 hari, 102 hari, 103 hari ini sudah 100 berapa hari ya, apa boleh buat ya terpaksalah Jaksa Agung, Kapolri BPKP, KPK silakan (ditindak tegas),” kata Prabowo.

Prabowo menjelaskan pada 100 hari pemerintahannya bersama Kabinet Merah Putih, prinsip mendahulukan kebaikan dan kerukunan menjadi hal yang dipegangnya untuk menghadirkan program-program bagi masyarakat.

Presiden dalam sambutannya juga mengapresiasi peran besar Nahdlatul Ulama (NU) dalam merawat dan menjaga kemerdekaan bangsa Indonesia dari beragam bentuk penjajahan. Prabowo menyatakan dalam sejarah Indonesia khususnya memperjuangkan kemerdekaan negara, NU selalu hadir dan membawa solusi memecahkan krisis yang dihadapi anak bangsa.