PLTS Masuk Desa, Pemerintah Siapkan Karpet Merah Energi Surya

JAKARTA - Dengan adanya regulasi yang tepat, pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di desa dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi masalah ketersediaan energi, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. 

Regulasi yang mendukung PLTS atap, misalnya, telah memicu peningkatan yang signifikan dalam pembangunan PLTS di Indonesia, baik skala rumah tangga maupun komersial. 

Pemerintah tengah menyusun regulasi untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di desa-desa di Indonesia sebagai bagian dari upaya percepatan swasembada energi.

Dalam acara Indonesia Net-Zero Summit 2025 di Jakarta, Sabtu (26/7), Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan aturan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) itu diperkirakan akan rampung pekan depan, dengan dia ditunjuk sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Swasembada Pangan, Air, dan Energi.

Pria yang akrab disapa Zulhas itu mengatakan inisiatif ini selaras dengan program 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 21 Juli 2025.

“Nanti kita akan membangun listrik berbasis solar panel. Sudah dihitung investasinya kira-kira 100 miliar dolar AS,” kata Zulhas, menambahkan bahwa saat ini Indonesia mengeluarkan sekitar 25 miliar dolar AS per tahun untuk subsidi energi.

“Jika dana subsidi energi dipakai untuk membangun panel surya, dalam waktu empat hingga lima tahun, kita tidak perlu lagi mengeluarkan subsidi di tahun-tahun berikutnya," ujarnya melanjutkan.

Zulhas menyampaikan nantinya setiap desa akan mengalokasikan 1--1,5 hektare lahan untuk instalasi panel surya. Dengan target 80.000 desa, total lahan yang akan digunakan mencapai sekitar 120 ribu hektare.

Ia menambahkan sistem kelistrikan ini dirancang untuk terintegrasi secara lokal, dimulai dari tingkat desa, lalu kecamatan, hingga kabupaten, dengan penyimpanan energi menggunakan teknologi baterai.

Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kelistrikan secara signifikan, mengingat biaya listrik dan transmisi melalui PLN saat ini masih tergolong tinggi.

“Jadi nanti panel suryanya berbasis desa, kecamatan, dan kabupaten. Dan diharapkan dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun, Indonesia akan berdaulat di bidang energi, terutama energi baru dan terbarukan,” kata Zulhas.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan energi terbarukan, khususnya berbasis energi surya berperan penting dalam mewujudkan swasembada energi di desa.

Prabowo mengatakan pemanfaatan energi surya mampu menghadirkan akses listrik secara merata, termasuk di pulau-pulau terpencil dan wilayah pegunungan.

"Dengan energi tenaga surya, setiap desa bisa swasembada energi, setiap kecamatan dan setiap kabupaten bisa swasembada energi, pulau-pulau terpencil akan punya energi," ujar Prabowo saat peresmian pengoperasian sejumlah pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dan PLTS di Bondowoso, Jawa Timur, 26 Juni 2025.