PGRI Berhentikan 9 Pengurus Terkait Adanya KLB

JAKARTA - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) memberhentikan 9 pengurus terkait adanya Konferensi Luar Biasa (KLB). PGRI menilai, pelaksanaan KLB yang dilaksanakan tanggal 3-4 November 2023 tersebut ilegal karena tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam AD/ART dan tidak mendapatkan izin dari pihak keamanan setempat.

Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Unifah Rosyidi, mengatakan, pemberhentian 9 pengurus sudah disepakati 31 Pengurus PGRI tingkat Provinsi. PGRI juha membekukan kepengurusan Provinsi PGRI Jawa Timur, Riau, dan Sumatera Utara serta Pengurus PGRI Kabupaten Banyuwangi, PGRI Kota Probolinggo, PGRI Kabupaten Sumenep, PGRI Kabupaten Pamekasan, dan PGRI Kota Tebing Tinggi terkait KLB ilegal tersebut.

"Kepengurusan PGRI yang telah dibekukan tidak berhak mengatasnamakan organisasi PGRI, menggunakan aset dan atribut PGRI baik secara keseluruhan maupun sebagian yang telah kami daftarkan di Kemenkumham sebagai Hak Kekayaan Intelektual organisasi PGRI," ujar Unifah, dalam konferensi pers, di Jakarta, Sabtu (4/11) lalu.

Dia memastikan, PB PGRI menolak pelaksanaan KLB yang hanya dihadiri perwakilan 3 Provinsi dan 5 Kabupaten/Kota karena tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PGRI. Dalam Pasal 63 ayat (2) menyatakan bahwa Kongres

Luar Biasa dilaksanakan jika konferensi kerja nasional menganggap perlu atas dasar keputusan yang disetujui paling sedikit dua pertiga jumlah suara yang hadir.
Halaman Selanjutnya....