Netralitas TNI-Polri Mutlak demi Pemilu Damai

JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyatakan anggota TNI dan Polri mutlak bersikap netral menjelang dan selama pemilihan umum (Pemilu) 2024 karena sikap itu perlu demi membantu mewujudkan Pemilu 2024 yang damai.

Bambang Soesatyo, saat menerima Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurachman, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (5/9) kemarin, menjelaskan TNI harus berdiri di atas kepentingan negara, bukan memenuhi keinginan partai politik atau kelompok tertentu.

"Netralitas anggota TNI dan Polri mutlak diperlukan guna menciptakan pemilu yang damai dan bahagia. Sebagai institusi negara yang bertugas menjaga pertahanan dan kedaulatan negara, TNI harus berdiri di atas kepentingan nasional, bukan di atas kepentingan partai politik atau kelompok tertentu," katanya.

Dia menjelaskan netralitas TNI dan Polri dalam Pemilu merupakan amanah reformasi yang diatur dalam TAP MPR RI Nomor VII Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Polri dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).

UU Nomor 34 Tahun 2004 menyatakan anggota TNI dilarang menjadi anggota partai politik, mengikuti kegiatan politik praktis dan kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilu maupun jabatan politis lainnya.
Halaman Selanjutnya....