MPR Ajak Penggiat Iklim dan Pemerintah Berkolaborasi Dalam ICCF

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengajak para penggiat iklim, pelaku usaha, hingga pengambil kebijakan, untuk berkolaborasi dalam agenda Indonesia Climate Change Forum (ICCF) 2025 yang akan digelar pada 21-23 Oktober 2025.

Dia mengatakan bahwa ajang ICCF nanti menjadi titik temu antar berbagai pihak untuk merumuskan aksi terbaik dalam menghadapi krisis iklim. Menurut dia, upaya untuk menghadapi krisis iklim harus menjadi prioritas nasional.

"Secara khusus acara pembukaan juga diadakan di Gedung Nusantara DPR/MPR sebagai simbol komitmen untuk terus memperjuangkan aksi iklim," kata Eddy dalam Focus Group Discussions (FGD) dengan tema Masukan dan Harapan Publik untuk RUU Pengelolaan Perubahan Iklim di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

Menurut dia, dampak perubahan iklim sudah dirasakan saat ini, mulai dari kenaikan suhu, iklim yang tak bisa diprediksi, banjir di musim kemarau, hingga kenaikan level air laut, yang bisa mempengaruhi kehidupan semua orang.

Maka dari itu, dia mendorong keberadaan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim dapat memperkuat kebijakan pengelolaan perubahan iklim terutama dalam aspek Policy Clarity, Policy Consistency dan Policy Coordination.

Dia pun mengatakan bahwa Undang-Undang tersebut bakal mengintegrasikan berbagai kebijakan di kementerian dan lembaga yang saat ini masih berjalan secara sektoral.

"Dan tujuannya adalah satu, masing-masing nanti kemudian memiliki misi dan tujuan untuk ikut berpartisipasi dalam penanganan krisis iklim yang kita hadapi saat ini," katanya.

Di sisi lain, dia pun mengusulkan agar pemerintah membentuk lembaga khusus guna menangani masalah perubahan iklim. Menurut dia, lembaga itu pun harus langsung berada di bawah koordinasi Presiden.

"Bertanggung jawab kepada Presiden, sehingga mampu untuk melakukan upaya integrasi yang memang sangat dibutuhkan. Bersama-sama dengan kementerian dan lembaga lain."

Pimpinan MPR dukung penanganan krisis iklim jadi prioritas nasional

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan pentingnya menjadikan krisis iklim sebagai isu prioritas nasional saat menjadi pembicara dalam Konferensi Nasional Pascasarjana Ilmu Politik UI.

Menurut Eddy dalam keterangan di Jakarta, Jumat, perubahan iklim bukan lagi ancaman, melainkan kenyataan yang kini dihadapi sehari-hari.

"Krisis iklim itu nyata ada di depan kita. Dampaknya sudah kita rasakan dalam berbagai aktivitas sehari-hari mulai dari anomali iklim sampai dengan kualitas udara yang terus memburuk di kota-kota besar," katanya.

Adapun, Eddy didaulat untuk menjadi pembicara dengan tema ancaman krisis iklim di Indonesia. FISIP UI adalah kampus ke-35 dalam rangkaian acara MPR Goes to Campus yang diinisiasi Eddy.

"Sekarang bukan lagi perubahan iklim tapi lebih tepat menyebutnya sebagai krisis iklim. Situasi saat seharusnya sudah menjadi wake up call agar penanganan krisis iklim menjadi prioritas dalam kebijakan nasional," lanjutnya.