Masalah Tata Niaga Telur

Amburadul

Kebijaksanaan terkait pengembangan peternakan menjadi amburadul sejak pemerintah membolehkan penanaman modal asing (PMA). Sejak itu, usaha ternak rakyat terpinggirkan. Kebijakan budi daya yang mengatur pembatasan skala usaha ternak lewat UU Peternakan No 67 tidak efektif alias gagal karena peternak besar dan kecil sulit terintegrasi. Masalah lain yang cukup fatal mengenai lokasi pabrik pakan ternak skala besar yang terletak di wilayah bukan penghasil tanaman butir-butiran seperti jagung, kedelai, kacang tanah dan sebagainya. Kondisi ini membuat industri tidak bisa efisien, sehingga perlu merelokasi pabrik.

Perlu solusi cepat dan komitmen tinggi pemerintah untuk sedapat mungkin menjaga ketersediaan pakan berkualitas. Harganya murah untuk usaha peternakan rakyat. Karena dengan harga pakan murah, para peternak bisa mempertahankan usaha. Di kemudian hari bisa meningkatkan skala usaha.

Sedangkan pakan berkualitas menjadikan proses lebih efisien. Industri pakan ternak juga terkendala bahan baku impor seperti jagung, tepung ikan, dan bungkil kedelai. Kondisinya diperparah karena pabrik pakan ternak skala besar proses bisnisnya belum optimal. Sebab utilitasnya baru terpakai sekitar 60 persen dari kapasitas terpasang. Selain itu, industri pakan ternak skala besar cenderung bersifat oligopoli sehingga sulit menjadi tumpuan bagi usaha ternak rakyat.
Halaman Selanjutnya....