KKP Siapkan Tiga Program Terobosan hingga 2024

Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan, ada tiga program terobosan yang harus dijalankan dengan optimal dan sebaik-baiknya oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hingga 2024.

"Terdapat tiga program terobosan KKP pada 2021 hingga 2024," kata Menteri Trenggono dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (5/4/2021).

Menurut dia, berbagai langkah terobosan itu adalah dalam rangka melaksanakan program pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan.

Menteri Kelautan dan Perikanan memaparkan, tiga program yang menjadi prioritas KKP hingga 2024 antara lain peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sumber daya alam perikanan tangkap untuk peningkatan kesejahteraan nelayan.

Kemudian, lanjutnya, terobosan kedua adalah pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor yang didukung riset kelautan dan perikanan.

Ia menyatakan terobosan ketiga adalah pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya tawar, payau dan laut berbasis kearifan lokal.

"Diharapkan dengan skema baru itu sektor perikanan tangkap kita ditargetkan akan mampu memberikan kontribusi PNBP kepada negara yang diperkirakan sebesar 12 triliun rupiah pada 2024," terang Menteri Trenggono.

Selanjutnya, kontribusi PNBP itu pada akhirnya disiapkan untuk dimanfaatkan kembali demi mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan nelayan.

Menteri KKP mengemukakan, hal tersebut adalah berupa program pemberian Asuransi Kesehatan, Kecelakaan dan Jaminan Hari Tua, Pembangunan Kampung Nelayan Maju, Bantuan Sarana dan Diversifikasi Usaha, dan Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan Perikanan di berbagai daerah.

Dalam rangka mencapai target peningkatan PNBP, Menteri Trenggono menyampaikan langkah-langkah yang harus dilakukan bersama-sama pemerintah daerah antara lain menyelesaikan regulasi dengan melakukan revisi PP No. 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif PNBP dan mempercepat penyelesaian turunan PP No. 5 Tahun 2021 dan PP No. 27 Tahun 2021, sebagai tindak lanjut dari UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.