Kemenpora Siapkan Payung Hukum Perbaiki Sepak Bola Nasional

Kementerian Pemuda dan Olahraga RI (Kemenpora) tengah berupaya menyempurnaan isi kandungan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 3 tahun 2019 hingga bisa segera disahkan sebagai payung hukum untuk memperbaiki tatanan persepakbolaan nasional.

Upaya tersebut dilakukan dengan menggelar Fokus Grup Diskusi (FGD) secara bergilir melibatkan seluruh lembaga bidang olahraga sepak bola se-Indonesia. Pertama untuk regional Pulau Sumatera terpusat di Palembang, Sumatera Selatan, 31 Januari - 2 Februari 2023.

Menteri Pemuda dan Olahraga RI Zainudin Amali mengatakan dalam FGD ini membahas semua urusan mulai dari infrastruktur, pembinaan bibit atlet pada tatanan paling bawah di daerah, hingga urusan garis koordinasi pembagian tugas antarlembaga.

Adapun lembaga yang dilibatkan di antaranya seperti Asosiasi PSSI tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, klub untuk liga dua dan tiga Indonesia, suporter sepak bola, Dinas Pemuda dan Olahraga, hingga Dinas Pendidikan di daerah.

Hasil pembahasan itu kemudian dicatat oleh perwakilan Kementerian Sekretariat Negara, Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Hukum dan HAM untuk diintegrasikan dalam muatan Inpres.

"Nah ini poin dasarnya, mengintegrasikan seluruh elemen di pusat-daerah, diikat dalam satu acuan (yakni Inpres nomor 3). Jadi nanti, jangan ada lagi pihak yang merasa tidak dilibatkan dalam olahraga ini. Kita tinggalkan yang lalu tatap ke depan," kata Zainudin, dikutip dari Antara, Rabu (1/2).

Zainudin berharap melalui rembuk nasional ini maka penyempurnaan Inpres yang beberapa tahun tertunda karena pandemi Covid-19 dapat segera disahkan. Secepat-cepatnya minimal sebelum kick - off Piala Dunia U-20 di Indonesia tahun ini.

"Apa lagi FIFA yang ingin menjadikan Indonesia salah satu episentrum sepak bola Asia dalam waktu dekat bakal berkantor di Tanah Air. Harusnya ini jadi momentum kita untuk memperbaiki langkah ke depan. Sebab kalau ini (Inpres) tidak segera diselesaikan sampai kapan pun sepak bola kita akan begini saja," ucapnya.

Selain itu, dengan adanya payung hukum tersebut kompetisi sepak bola nasional lebih sistematis, anak sejak dini bisa dibina untuk regenerasi pesepak bola. Tragedi Kanjuruhan, Jawa Timur beberapa waktu lalu salah satu evaluasinya.

"Ya itu masuk juga, belajar dari situ. Tapi tidak secara spesifik penyempurnaan ini karena peristiwa itu, sebab Inpres ini kan sudah ada sejak tahun 2019," ujar Zainudin, didampingi Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PSSI Iwan Budianto mengaku sangat optimistis tatanan sepak bola ke depan bisa lebih baik setelah menerapkan Inpres yang dibuat melibatkan semua pihak terkait mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

Sebab ia menilai selama ini garis koordinasi pengambilan keputusan - perencanaan cenderung hanya dilakukan antara pemerintah pusat-daerah, di luar dari situ kurang mendapat perhatian jadi salah satu penyebab sepak bola nasional lamban maju.

Dia mencontohkan misalnya liga-liga pelajar tingkat nasional dan provinsi yang banyak diselenggarakan belakangan ini belum ada jenjang pasti arahnya kemana, karena belum terintegrasi dengan program PSSI melainkan diselenggarakan sendiri oleh lembaga yang bersangkutan.

"Jadi kami sangat mengapresiasi apa yang diinisiasikan Kemenpora semuanya akan diatur dalam Inpres. Setelah Palembang untuk Indonesia Barat, FGD berlangsung di Solo untuk Indonesia Tengah, dan di Bali untuk Indonesia Timur. Semuanya dikumpulkan, cari apa kebutuhan melalui sudut pandang antarlembaga," tuturnya.