Kebijakan Anggaran Ketahanan Pangan Harus Berpihak ke Petani

JAKARTA - Dukungan kebijakan, termasuk pada kebijakan anggaran memang menjadi kebutuhan penting bagi petani agar bisa membantu mewujudkan ketahanan pangan. Dukungan ini menjadi bentuk nyata dari kehadiran negara dan keberpihakan pemerintah kepada petani.

"Sayangnya dalam perencanaan anggaran, masyarakat khususnya petani kurang dilibatkan sehingga anggaran sering tidak tepat sasaran," kata Kepala Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia (SPI), Muhammad Qomarunnajmi, kepada Koran Jakarta, Kamis (17/8).

Qomar berpandangan, soal pengelolaan anggaran ini memang menjadi titik krusial, sebab kalau anggaran ditambah, tetapi tidak ditunjangi oleh pengelolaan yang transparan dan efisien itu tak akan mengungkit produksi.

Terkhusus untuk pangan, lanjut Qomar, ketersediaan lahan untuk petani seharusnya menjadi hal penting yang tentunya didukung oleh anggaran yang memadai. "Dalam hal ini, dukungan anggaran untuk reforma agraria perlu menjadi prioritas juga," ujarnya.

Qomar ini menanggapi apa yang disampaikan pemerintah yang mengalokasikan dana sebesar 108,8 triliun rupiah untuk ketahanan pangan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2024.
Halaman Selanjutnya....