IKN Terapkan Prinsip Bangunan Hijau dan Cerdas
Desain Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP Ibu Kota Negara Nusantara.
Foto: ANTARA/HO-Kementerian PUPRJAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya mengungkapkan bahwa prinsip bangunan gedung hijau (BGH) dan bangunan gedung cerdas (BGC) diterapkan dalam proyek pembangunan gedung-gedung pemerintahan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
"Saat ini, prinsip BGH dan BGC diterapkan pada pembangunan gedung pemerintahan yang sedang berjalan di IKN seperti Istana Negara, Kantor Kementerian Sekretariat Negara, dan Kantor Kementerian Koordinator," ujar Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti di Jakarta, kemarin.
Diana mengatakan Kementerian PUPR terus meningkatkan penerapan infrastruktur hijau (green infrastructure) di Indonesia. Green infrastructure memiliki peran penting untuk memastikan pembangunan yang dilakukan tetap dapat menjaga aspek fisik lingkungan dan biocapacity.
Dengan demikian mampu melestarikan natural system dengan tetap memperhatikan aspek sosial, budaya, dan ekonomi yang pada muaranya menaikkan kualitas hidup masyarakat.
Green infrastructure dalam sektor bangunan gedung diwujudkan melalui konsep BGH. Selain itu, Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung Cerdas (BGC) yang mengatur penggunaan sistem cerdas atau pintar dalam bangunan gedung.
BGC merupakan BGH yang menerapkan sistem manajemen bangunan pintar yang responsif terhadap konteks kawasan, lingkungan, kearifan lokal, dan kebutuhan pengguna yang memenuhi standar teknis bangunan gedung dan sistem keamanan dengan menggunakan teknologi tinggi yang terintegrasi dan bekerja secara otomatis sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, fungsi, dan klasifikasi dalam setiap tahapan penyelenggaraannya.
IKN Nusantara menjadi representasi bangsa yang unggul dengan mewujudkan smart city (kota pintar), kota modern berkelanjutan, serta memiliki standar internasional, sehingga menjadi contoh bagi pembangunan kota-kota lain di Indonesia.
Pemindahan IKN bukan sekadar memindahkan aparatur sipil negara (ASN) dan membangun gedung-gedung pemerintahan saja, tetapi juga menjadi lompatan untuk transformasi bangsa menuju Indonesia Maju.
IKN Nusantara dibangun secara bertahap hingga 2045 dengan mengusung konsep Future Smart Forest City of Indonesia, sehingga tetap memperhatikan aspek lingkungan.
Sementara itu, Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono mengatakan investasi yang masuk dalam proyek pembangunan infrastruktur Kota Nusantara, di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, ditargetkan mencapai lebih kurang 45,5 triliun rupiah hingga akhir tahun 2023 ini.
"Nilai investasi ada proyek pembangunan infrastruktur ibu kota negara Indonesia baru sampai akhir 2023 bisa mencapai 45,5 triliun rupiah," jelasnya di Penajam, Minggu.
Peletakan batu pertama sejumlah proyek pembangunan Kota Nusantara pertama dilakukan pada 21-22 September 2023 dengan nilai investasi mencapai sekitar 23 triliun rupiah.
Peletakan batu pertama sejumlah proyek pembangunan ibu kota negara Indonesia baru pada tahap kedua yang berlangsung 1-2 November 2023 dengan nilai investasi mencapai berkisar 12,5 triliun rupiah.
Redaktur: Sriyono
Penulis: Antara
Tag Terkait:
Berita Trending
- 1 Menko Zulkifli Tegaskan Impor Singkong dan Tapioka Akan Dibatasi
- 2 Pemerintah Konsisten Bangun Nusantara, Peluang Investasi di IKN Terus Dipromosikan
- 3 Peneliti Korsel Temukan Fenomena Mekanika Kuantum
- 4 Literasi Jadi Kunci Pencegahan Pinjol Ilegal dan JudolĀ
- 5 Siaga Banjir, Curah Hujan di Jakarta saat Ini Hampir Sama dengan Tahun 2020
Berita Terkini
- Pertamina Siapkan Akses Titik Pangkalan Resmi Pembelian LPG 3 Kg Terdekat
- Band Rock Alternatif Iconic Tourist Lepas Dua Single Bertajuk "Give it to Me" dan "Oh Honey"
- Sukses di 2024, Tahun Ini PDC Dorong Kinerja ke Level yang Lebih Tinggi
- Dukung Perkembangan Transportasi Publik, Trainset Import Bongkar di Pelabuhan Tanjung Priok Berjalan Lancar
- Transformasi Digital dan Kinerja Keuangan BNI Dapat Apresiasi DPR