IESR Sebut Tenaga Surya Siap Menjadi Tulang Punggung Pasokan Listrik Dunia

Dengan membangun ekonomi berbasis surya, akan menciptakan sekitar 118 ribu lapangan kerja hijau baru.

JAKARTA - Dewan Energi Nasional (DEN) menyatakan konversi energi akan dilakukan secara bertahap, seiring dengan penyelesaian proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang didukung dengan pemanfaatan energi alternatif eksisting di masing-masing wilayah, seperti energi surya hingga panas bumi.

Sekretaris Jenderal DEN, Dadan Kusdiana berharap energi yang dibangkitkan sesuai dengan potensi dari wilayah setempat, sehingga harganya jauh lebih murah terutama remote area.

“Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) kan lokasinya jauh, bawa bahan bakar minyak (BBM) juga susah, harganya juga mahal. Jadi, digeser saja dengan dengan pemanfaatan energi yang ada di situ, misalnya ada panas bumi, dan yang pasti ada (energi) surya,” kata Dadan.

Dadan pun menegaskan konversi PLTD ke PLTS sejalan dengan upaya pengembangan energi bersih dan mewujudkan ketahanan energi nasional. “Ini sejalan dengan kebijakan internasional, meningkatkan ketahanan dan mengembangkan energi yang bersih. Pemerintah itu ingin dua-duanya, energi yang tahan tapi juga energinya makin bersih. Pendekatannya seperti itu,” kata Dadan di Jakarta, Rabu (8/4).

Pemerintah jelasnya dipastikan tengah bersiap untuk menghentikan operasional PLTD secara bertahap sebagai bagian dari strategi percepatan transisi energi baru terbarukan (EBT), dengan fokus utama pada pengembangan PLTS berkapasitas hingga 100 gigawatt.

Meski demikian, Dadan mengakui bahwa transisi tersebut tidak mudah, terutama di wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T). Pemerintah papar Dadan sebetulnya sudah menginisiasi program dedieselisasi yang difokuskan ke daerah terpencil. Program tersebut bertujuan untuk menurunkan biaya produksi listrik, mengurangi ketergantungan pada BBM, serta mempercepat transisi ke energi bersih di Indonesia.

“Kita sebetulnya sudah merintis cukup lama, dulu namanya dedieselisasi, dan sekarang sudah berjalan, ada beberapa juga yang pendekatannya ke gas, ada beberapa yang pendekatannya kepada surya atau yang lainnya,” kata Dadan.

Kepala Pemodelan Sistem Ketenagalistrikan (IESR), Alvin Putra Sisdwinugraha berharap Pemerintah mempercepat transisi energi sektor pembangkit. Dengan ketak geografi yang strategis, Indonesia memiliki potensi tenaga surya sebesar 7,7 Terawatt (TW) di seluruh negeri. Studi terbaru dari IESR menunjukkan bahwa terdapat 166 GW lokasi yang layak secara ekonomi untuk proyek surya skala utilitas (utility-scale) di seluruh kepulauan.

Namun, membangun pasar surya domestik yang besar membutuhkan lebih dari sekadar anugerah alam. “Hal ini memerlukan dukungan kebijakan dan regulasi yang kuat, perencanaan serta eksekusi yang konsisten, serta lingkungan yang sehat dan adil bagi investasi energi terbarukan. Dukungan itu yang gagal ditunjukkan oleh otoritas Indonesia sampai saat ini,” kata Alvin.

Dominasi Pasar Global

Pemerintah jelasnya harus meniru India dan Tiongkok yang telah melampaui angka 100 GW. Kapasitas surya yang sangat besar tersebut tidak dibangun dalam semalam. India meluncurkan Jawaharlal Nehru National Solar Mission (JNNSM) pada 2010, sementara rencana Tiongkok untuk mendominasi pasar surya global telah dimulai sejak awal 2000-an, di mana mereka menyubsidi produsen surya mereka untuk menyuplai pasar Eropa.

“Meskipun rasio elektrifikasi rumah tangga Indonesia telah mencapai 99 persen, penilaian kualitas IESR terhadap sambungan tersebut mengungkapkan bahwa sekitar 34 persen rumah tangga Indonesia hidup dalam jaringan listrik yang rapuh,” ungkap Alvin.

Jaringan listrik kecil di daerah terpencil suplai utamanya oleh PLTD yang mahal. Dominasi sistem tenaga diesel di daerah terpencil ini juga memengaruhi disparitas biaya pokok penyediaan (BPP) listrik. Rata-rata biaya pembangkitan listrik di wilayah Papua bisa mencapai 3.000 rupiah per kWh, dua kali lipat dibandingkan dengan sistem Jawa dan Sumatera, padahal sistem jaringannya lebih lemah.