Guru Penggerak dan SIPLah Jawab Keengganan Menjadi Kepala Sekolah

Program tersebut menjawab krisis kepemimpinan sektor pendidikan di daerah-daerah. Di Bangka Belitung sendiri, terdapat fenomena para guru enggan menjadi kepala sekolah, termasuk Sri.

Memang, saat ini Sri menjabat sebagai Kepala SMAN 1 Mendo Barat. Namun, tujuan awal mengikuti program Guru Penggerak bukan karena ingin menjadi kepala sekolah. "Guru Penggerak yang mungkin menjadi Kepala Sekolah bukan merupakan prioritas saya mengikuti PGP. Lebih kepada ketertarikan terhadap program dan keinginan untuk terus mengembangkan diri untuk membekali diri menjalani profesi guru dan pendidik sebagai sebuah pilihan hidup," katanya.

Kabid Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pangkalpinang, Novian Yuspandi, menyebut Pangkalpinang membutuhkan kepala sekolah. Apalagi setelah terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (PermendikbudRistek) Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah yang mensyaratkan adanya Sertifikat Guru Penggerak untuk menjadi kepala sekolah.

Dia mengatakan saat ini baru ada 10 guru penggerak dengan rincian lima guru SD dan lima guru SMA. Ke depannya akan ada 30 lulusan Guru Penggerak baru. Menurutnya, Jumlah tersebut masih kurang mengingat untuk mengisi posisi kepala sekolah dari Guru Penggerak. "Dari 10 itu hanya ada dua yang sudah jadi kepala sekolah. Kita masih butuh lebih banyak lagi," katanya.

Dia mengatakan untuk mengatasi kekurangan tersebut, pemilihan kepala sekolah bisa oleh guru biasa dengan masa memimpin selama empat tahun. Meski begitu, guru dengan sertifikat Guru Penggerak tidak otomatis diangkat menjadi kepala sekolah.
Halaman Selanjutnya....