Ganjar: 'Whistleblowing' Instrumen Penting Pemberantasan Korupsi

JAKARTA - Calon wakil presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebut sistem whistleblowing sebagai salah satu instrumen penting dalam mendongkrak kepatuhan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan pemberantasan korupsi.

Menurut Ganjar, kepatuhan terhadap LHKPN pada akhirnya akan menjadi salah satu instrumen bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menutup celah dan memberantas tindak pidana korupsi.

"Cara pencegahan yang bagus dan penguatan LHKPN itu didorong dengan memperkuat whistleblowing (pelaporan pelanggaran tindak pidana) dari masyarakat yang dijamin kerahasiaannya," kata Ganjar dalam acara Penguatan Antikorupsi bagi Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas) di Gedung Joeang KPK, Jakarta Selatan, Rabu (17/1) malam.

Ganjar juga mengatakan ada dua poin penting agar sistem whistleblowing itu bisa berjalan optimal. Pertama adalah laporannya harus benar-benar anonim dan menyertakan alat bukti yang berdasarkan fakta.

Menurut Ganjar, whistleblowing yang terjaga anonimitasnya akan membuat masyarakat tidak ragu untuk melaporkan terjadinya penyimpangan, harta kekayaan yang tidak sesuai profil dan indikasi korupsi lainnya.

Ganjar juga mengatakan bahwa semua regulasi yang memberikan efek jera kepada pelaku korupsi harus terus diterapkan dan diperkuat. "Regulasi yang mempunyai efek jera ini betul-betul mesti didorong agar yang konflik kepentingan bisa kita jaga untuk tidak terjadi adanya konflik itu," tuturnya.

Paku Integritas merupakan program KPK sejak tahun 2021 melalui Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat untuk menguatkan komitmen antikorupsi dari para penyelenggara negara.

Cegah "Stunting"

Dalam kampanyenya di Kabupaten Ngawi, Ganjar Pranowo memandang penting untuk merealisasikan program Satu Desa Satu Faskes Satu Nakes agar bisa tenaga kesehatan memantau dan mendampingi setiap ibu hamil sehingga pencegahan stunting bisa optimal.

"Program Ganjar-Mahfud Satu Desa Satu Faskes Satu Nakes dapat optimal untuk menurunkan angka stunting," kata Ganjar saat bertemu tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok tani, dan lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) di Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Kamis (18/1).

Dalam kesempatan tersebut, terdapat seorang kader posyandu bernama Warsini yang menyampaikan tentang sejumlah cara untuk pencegahan stunting.

Ganjar juga bertanya terkait dengan cara menurunkan stunting apabila terpilih menjadi presiden pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. "Apa yang harus dilakukan jangan menikah terlalu muda, juga jangan terlalu tua. Kalau nikahnya tidak terlalu muda, insyaallah anaknya sehat. Nanti kalau mau nikah diperiksa suami istri," ujarnya.

Selain dengan tidak menikah dini, upaya lain pencegahan stunting ialah kewajiban bagi pasangan suami istri wajib memeriksa kandungan secara rutin, salah satunya ke posyandu.

Mengingat istri hamil wajib segera diperiksa, dia bersama Calon Wakil Presiden RI Mahfud Md. menawarkan program setiap desa harus ada fasilitas kesehatan (faskes) dan tenaga kesehatan (nakes) agar pemeriksaan kehamilan bisa dibantu dari kader posyandu.