G-7 Sepakati Langkah Baru bagi Sanksi Russia
Kena Sanksi | Sebuah kapal tanker milik perusahaan maritim pemerintah Russia, Sovcomflot, saat berada di perairan bebas beberapa waktu lalu. Beberapa kapal tanker milik Sovcomflot saat ini dikenai sanksi oleh AS dan UE atas dugaan telah menghindari sanksi yang dijatuhkan pada Russia setelah invasinya ke Ukraina.
Foto: istimewaNEW YORK - Menteri keuangan negara-negara Kelompok 7 (G-7) pada 26 Oktober berjanji untuk meningkatkan upaya guna mencegah Russia menghindari sanksi yang dijatuhkan setelah invasinya ke Ukraina.
"Kami tetap berkomitmen untuk mengambil inisiatif lebih lanjut dalam menanggapi pelanggaran batasan harga minyak," kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan, setelah pertemuan di Washington DC. Langkah selanjutnya tidak dijelaskan secara rinci.
Pada Desember 2022 lalu, G-7 bersama dengan Uni Eropa dan Australia sepakat untuk menekan pembeli minyak Russia agar tidak melampaui batas harga tertentu. Perjanjian itu dimaksudkan untuk membatasi penjualan dan pendapatan minyak bumi Russia tanpa membatasi ekspor secara tajam sehingga akan menyebabkan harga minyak dunia melonjak.
Tetapi beberapa negara, terutama Tiongkok, terus mengimpor minyak mentah Russia tanpa mematuhi batas harga tertinggi.
Menteri keuangan G-7 juga mengatakan mereka akan mengambil langkah-langkah tambahan yang bertujuan untuk meningkatkan biaya bagi Russia dalam menggunakan "armada siluman" untuk menghindari sanksi.
Para pejabat mengatakan Russia telah menggunakan armada kapal tanker silumannya, banyak diantaranya sudah usang, tidak bertanda dan tidak terawat dengan baik, untuk menghindari sanksi dengan mengangkut minyak tanpa mendeklarasikan kargo atau rencana perjalanan mereka dengan benar.
Kapal-kapal tanker ini terkadang memuat atau memindahkan muatannya di laut untuk menghindari perhatian yang tidak diinginkan.
AS dan Uni Eropa telah memberikan sanksi kepada beberapa kapal ini dan pemiliknya, terutama perusahaan maritim milik pemerintah Russia, Sovcomflot. Para menteri G-7 mengatakan bahwa mereka bermaksud untuk mengintensifkan upayanya guna mencegah lembaga keuangan mendukung upaya Russia untuk menghindari sanksi mereka.
Menurut Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri AS, lembaga keuangan Russia telah mengembangkan jaringan anak perusahaan asing untuk memfasilitasi pembelian atau penjualan barang yang terkena sanksi.
Pinjaman bagi Ukraina
G-7, yang mengelompokkan tujuh negara ekonomi paling maju di dunia, mengumumkan pada tanggal 25 Oktober lalu bahwa mereka telah mencapai kesepakatan untuk memberikan pinjaman sekitar 50 miliar dollar AS kepada Ukraina.
Pinjaman tersebut tidak akan dibayar kembali oleh Ukraina, tetapi dengan bunga, sekitar 3 miliar dollar AS per tahun, yang dihasilkan oleh aset Russia yang disita dan dibekukan setelah perang dimulai pada Februari 2022. AFP/I-1
Berita Trending
- 1 Semangat Awal Tahun 2025 by IDN Times: Bersama Menuju Indonesia yang Lebih Kuat dan Berdaya Saing
- 2 Harus Kerja Keras untuk Mewujudkan, Revisi Paket UU Politik Tantangan 100 Hari Prabowo
- 3 Pemerintah Dorong Swasta untuk Bangun Pembangkit Listrik
- 4 Sah Ini Penegasannya, Proyek Strategis Nasional di PIK 2 Hanya Terkait Pengembangan Ekowisata Tropical Coastland
- 5 Ayo Perkuat EBT, Presiden Prabowo Yakin RI Tak Lagi Impor BBM pada 2030
Berita Terkini
- PLTS IKN 50 MW Mulai Beroperasi, PLN Nusantara Power Dukung Swasembada Energi
- Keluarnya AS dari WHO dan Paris Agreement, Ganggu Penanganan Kesehatan Global dan Upaya Atasi Perubahan Iklim
- Netflix Segera Tayangkan Serial Drakor ‘The Trauma Code'
- Tayang Perdana 29 Januari, Film Pengantin Iblis Siap Meraup Banyak Penonton
- WhatsApp Hadirkan Opsi untuk Hubungkan Aplikasi dengan Pusat Akun Meta