Pemerintah Dorong Swasta untuk Bangun Pembangkit Listrik

Jawa Barat - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, pemerintah akan memberikan lebh banyak porsi untuk swasta dalam membangun pembangkit listrik dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 yang ditambah sebesar 71 gigawatt (GW).

Rencana pelibatan swasta tersebut akan dituangkan dalam skema Independent Power Producer (IPP) yang dilakukan melalui pelelangan proyek, dengan porsi 60 persen dari total tambahan daya listrik dalam RUPTL.

"Jadi 71 gigawatt itu porsi yang paling besar, kurang lebih sekitar 60 persen kita akan serahkan kepada swasta,” kata Bahlil di Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1).

Seperti dikutip dari Antara, Bahlil mengatakan pemberian proyek pembangunan pembangkit listrik tersebut akan diberikan pihaknya kepada swasta yang memiliki kredibilitas, serta sejalan dengan pemerintah.

"Swasta yang kredibel swasta yang searah dengan pemerintah, bukan swasta yang membuat gerakan tambahan," katanya.

Menteri ESDM menyampaikan, hingga satu dekade ke depan, pemerintah turut menargetkan untuk melakukan pembangunan transmisi listrik dengan lebih masif.

"Kami tambahkan juga bahwa pengembangan transmisi untuk 10 tahun ke depan juga sangat masif," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo mengatakan bakal memberikan porsi lebih besar kepada swasta dalam proyek infrastruktur di Indonesia.

Presiden menegaskan bahwa ia akan memberikan peran yang lebih besar pada perusahaan swasta dalam membangun proyek infrastruktur, daripada menugaskan pada kementerian ataupun BUMN.

Pembangunan Jaringan

Pada kesempatan yang sama, Bahlil mengatakan, pihaknya menargetkan masyarakat untuk menggunakan daya listrik sebesar 6.500 kilowatt-hour (kWh) per kapita untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen sesuai Astacita Presiden.

"Untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, maka kita dorong menjadi 6.000-6.500 (kwh) per kapita," kata Bahlil di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin.

Ia menyatakan saat ini konsumsi listrik di masyarakat sekitar 4.500-5.000 kWh per kapita, apabila disiasati naik menjadi 5.500-6.000 kWh, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 6--7 persen.

Oleh karena itu, menurut dia, sejalan dengan upaya peningkatan konsumsi listrik masyarakat, pihaknya tengah menyusun Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 yang ditambah sebesar 71 gigawatt (GW), dengan jaringan kurang lebih sekitar 48 ribu kilometer sirkuit atau 8 ribu kilometer panjang jaringan.

Bahlil menyampaikan pembangunan jaringan itu nantinya didesain terhubung dengan sumber energi baru terbarukan (EBT) yang potensinya mencapai lebih dari 3.600 gigawatt (GW).

"Jaringan yang dulu dipasang, tidak didesain untuk menjemput tempat-tempat di mana kita membangun energi baru terbarukan. Karena itu kita mendorong untuk membangun jaringan ke depan kurang lebih sekitar 8 ribu kilometer," ujarnya.

Lebih lanjut, Bahlil menyatakan, terdapat 26 pembangkit listrik yang tersebar di 18 provinsi yang baru diresmikan oleh Presiden Prabowo, mayoritas menyuplai energi bersih.

Ke-26 pembangkit tersebut menghasilkan listrik sebesar 3,2 gigawatt (GW) yang 89 persen di antaranya dihasilkan dari energi rendah karbon.

"Dari total 3,2 gigawatt tersebut 89 persen itu adalah energi bersih. Ini adalah gabungan antara gas, kemudian energi baru terbarukan," kata dia.

Dikatakan dia, hadirnya pembangkit listrik tersebut, merupakan upaya dari pihaknya menterjemahkan keinginan Presiden Prabowo untuk melakukan transisi energi dari energi fosil, khususnya pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) ke arah yang lebih hijau.