Efisiensi Anggaran Tak Bisa Dipisahkan dari Transparansi

JAKARTA – Instruksi efisiensi atau penghematan anggaran perlu disertai contoh nyata. Misalnya, dengan meminimalkan kunjungan ke luar negeri, hanya yang benar-benar urusan vital, seperti pertemuan APEC. Kalau sekadar undangan atau balasan kunjungan perlu ditunda dulu.

Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) menyambut baik terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025. Menurutnya, ini harus disertai penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.

"Kami mengapresiasi langkah pemerintah untuk mengoptimalkan belanja negara, namun harus disertai dengan mekanisme pemantauan yang kuat untuk memastikan implementasi yang efektif di tingkat pusat dan daerah," ujar Program Manager Pattiro, Ramlan Nugraha, dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Inpres Nomor 1 Tahun 2025 berisi instruksi efisiensi anggaran pemerintah sebesar 306,69 triliun. Ini terdiri atas 256,1 triliun dari anggaran kementerian/lembaga dan 50,59 triliun dari transfer ke daerah.

Pattiro memandang kebijakan itu sebagai komitmen positif pemerintah untuk memangkas anggaran yang tidak esensial, baik di pusat maupun daerah. Jumlah efisiensi anggaran dapat dialihkan ke program prioritas yang memiliki dampak lebih signifikan bagi masyarakat.

Menurut lembaga tersebut, penggunaan realokasi anggaran sebaiknya tidak hanya difokuskan untuk kebutuhan program makan bergizi gratis (MBG), melainkan juga program prioritas lain, seperti peningkatan kualitas dan infrastruktur sekolah maupun pembangunan rumah sakit.

Oleh karena itu, Pattiro mengingatkan implementasi penggunaan realokasi anggaran perlu didukung penguatan aspek transparansi dengan memperkuat pengawasan, melibatkan partisipasi masyarakat, dan memanfaatkan teknologi untuk keterbukaan data dan informasi publik.