Duterte Kecam Rencana Jaksa ICC
Rodrigo Duterte Presiden Filipina
Foto: AFP/TED ALJIBEMANILA - Kantor Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, pada Sabtu (25/6) mengatakan bahwa pihaknya jengkel dengan rencana jaksa dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk melanjutkan penyelidikan pembunuhan selama tindakan keras pemerintah Filipina terhadap narkoba.
Sebelumnya pada Jumat (24/6) lalu, jaksa Karim Khan mengatakan bahwa penundaan penyelidikan ICC yang diminta oleh Manila tidak dibenarkan dan penyelidikan harus dimulai kembali secepat mungkin.
"Pemerintahan Duterte telah melakukan penyelidikan atas semua kematian yang timbul dari operasi penegakan hukum obat-obatan terlarang dan ICC harus membiarkan upaya pemerintah berjalan sesuai rencana," kata juru bicara kepresidenan Filipina, Martin Andanar.
September lalu, hakim ICC menyetujui penyelidikan terhadap kampanye yang menewaskan ribuan tersangka pengedar narkoba. Aktivis mengatakan banyak yang telah dieksekusi oleh lembaga penegak hukum dengan dukungan diam-diam dari Presiden Duterte. Pada November lalu, ICC menangguhkan penyelidikan tersebut atas permintaan dari Manila.
Presiden Duterte, yang enam tahun pemerintahannya berakhir pada 30 Juni, telah membela polisi dan berargumen bahwa semua yang tewas adalah pengedar narkoba yang melawan saat ditangkap. Dia secara terbuka mengatakan polisi bisa membunuh jika mereka yakin mereka dalam bahaya dan dia akan mengampuni siapa pun yang ikut serta dalam kampanye ini jika di penjara. SB/CNA/I-1
Berita Trending
- 1 Presiden Prabowo Pastikan Pembangunan IKN Akan Terus Berlanjut hingga 2029
- 2 Danantara Jadi Katalis Perekonomian Nasional, Asalkan...
- 3 Kepala Otorita IKN Pastikan Anggaran untuk IKN Tidak Dipangkas, tapi Akan Lapor Menkeu
- 4 Ekonom Sebut Pembangunan IKN Tahap II Perlu Pendekatan yang Lebih Efisien
- 5 Gugatan Lima Pasangan Calon Kepala Daerah di Sultra Ditolak MK
Berita Terkini
- Selama 5 Hari, Produk Unggulan UMKM Astra Akan Hadir di Inacraft 2025
- Newcastle United Pastikan Satu Tiket ke Final Piala Liga Inggris
- Korsel Blokir Akses DeepSeek ke Komputer Kerja Militer
- Menkes: Pemeriksaan Kesehatan Gratis Mulai Berjalan 10 Februari
- Ungkap Kasus Pagar Laut, Kejagung Sebut Kades Kohod Belum Berikan Buku Letter C