Menkes: Pemeriksaan Kesehatan Gratis Mulai Berjalan 10 Februari

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memutuskan program pemeriksaan kesehatan gratis mulai berjalan tanggal 10 Februari 2025 di puskesmas dan klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

“Diputuskan oleh beliau, nanti tanggal 10 Februari ini sudah bisa jalan di puskesmas-puskesmas dan juga klinik-klinik,” ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Merdeka Jakarta, seperti disiarkan di laman resmi Presiden RI, Rabu, (5/2).

Menkes menjelaskan, program tersebut dirancang untuk mencakup seluruh populasi Indonesia, dari bayi baru lahir hingga lansia. Meski demikian, pemeriksaan kesehatan gratis ini akan dilakukan secara bertahap, dengan mekanisme yang disesuaikan berdasarkan kelompok usia.

Untuk anak usia di bawah 6 tahun dan di atas usia sekolah, pemeriksaan akan dilakukan saat mereka berulang tahun, ditambah waktu toleransi satu bulan. Sementara untuk anak usia sekolah, pemeriksaan dilakukan saat mereka masuk sekolah.

“Dilakukannya di mana? Di 10.000 puskesmas dan 15.000 klinik yang sudah bekerjasama dengan BPJS,” kata Menkes.

Jenis pemeriksaan yang dilakukan bervariasi, disesuaikan dengan tahapan usia. Untuk bayi baru lahir, terdapat 6 jenis screening, balita 8 jenis, anak usia SD hingga SMA 11 hingga 13 jenis, dewasa 19 jenis, dan lansia 19 jenis pemeriksaan.

Pemerintah juga akan melakukan screening kesehatan jiwa, mulai dari siswa SD. “Hasil survei kesehatan terakhir terlihat bahwa ternyata banyak, 1 dari 10 kita punya gangguan anxiety atau depresi yang wajib jadi itu kita screening juga,” ucap Menkes.

Selain itu, program pemeriksaan kesehatan gratis ini juga mencakup screening kanker bagi kelompok usia di atas 40 tahun, dengan fokus pada kanker payudara dan serviks bagi perempuan, serta kanker paru dan kolorektal bagi laki-laki.

Menkes mengungkapkan, program ini membutuhkan anggaran besar yang masih dalam proses penyesuaian. Anggaran awal yang disiapkan sebesar Rp4,7 triliun, namun sempat mengalami pemotongan akibat prioritas belanja negara yang beragam.

Meski demikian, Menkes Budi memastikan kebutuhan anggaran untuk tahap awal tetap tersedia, dan jika nantinya masih kurang, pihaknya akan mengajukan tambahan.

“Kalau ternyata memang butuh, kita minta tambahan. Karena memang sekarang kan prioritas spending-nya beliau juga sedang banyak,” tutur Menkes.