Dunia Butuh Aturan Baru untuk Lanjutkan Perdagangan Global di Tengah Perpecahan

BEIJING - Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, pada Sabtu (1/4), menyerukan penetapan aturan dasar baru agar perdagangan global dapat berlanjut tanpa decoupling (keterlepasan antara kebutuhan dan keinginan).

Dikutip dari The Straits Times, ini terjadi pada saat persaingan strategis antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok meningkat dan negara-negara semakin jatuh pada satu sisi atau sisi lain dari perpecahan.

Ke depan, katanya, lapangan permainan akan jauh lebih datar, dengan penghalang dan celah. "Dan kemudian kita mungkin berakhir di satu sisi jurang atau di sisi lain, dan begitulah keadaan dunia," ungkapnya.

Dia berharap masih ada jalan ke depan bagi negara-negara untuk terus bekerja sama dalam kerangka Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO), dan mengakui pertimbangan keamanan nasional dan perlunya jaminan dan ketahanan rantai pasokan yang aman, dan tidak terlalu bergantung pada mitra tertentu. "Tapi pada saat yang sama, tetapkan beberapa aturan dasar," katanya.

"Jadi bukan hanya saya akan menghabiskan jumlah berapa pun untuk saya ingin membawa proyek kepada saya. Oleh karena itu, Anda akan menghabiskan jumlah berapa pun yang Anda inginkan untuk membuat proyek itu pergi ke sana atau membuat salinan proyek Anda sendiri. Karena jalan itu merusak semua sisi," kata dia.

Komentarnya muncul di tengah serangkaian kebijakan yang ditujukan pada apa yang disebut friendshoring, di mana industri manufaktur dan lainnya dipindahkan ke negara-negara dengan nilai bersama.

Persaingan Meningkat

Ini termasuk aturan Chips and Science Act AS, yang melarang produsen cip yang telah menerima hibah dari pemerintah AS untuk memperluas kapasitas mereka di Tiongkok selama 10 tahun; dan Undang-Undang Pengurangan Inflasi, yang bertujuan meningkatkan manufaktur AS dengan energi bersih untuk meningkatkan persaingan melawan Tiongkok.

Yang terakhir adalah pemimpin dalam rantai pasokan pada teknologi hijau. Langkah terbaru adalah dari negara-negara Uni Eropa, yang telah menyepakati alat pertahanan perdagangan baru yang memungkinkan Brussel untuk melawan negara-negara yang menggunakan tindakan hukuman terhadap negara lain, seperti blok Tiongkok pada impor Lituania setelah negara Baltik itu membuka kantor perdagangan di Taiwan pada tahun 2022.

Lee berbicara kepada media Singapura pada akhir kunjungan resmi satu minggunya ke Tiongkok, yang membawanya ke kota selatan Guangzhou, Boao di Hainan untuk forum tahunan, dan Beijing, di mana dia bertemu dengan Presiden Tiongkok, Xi Jinping. Kedua pemimpin sepakat untuk meningkatkan hubungan bilateral.

Di Boao, Kepala Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF), Kristalina Georgieva memperkirakan biaya jangka panjang dari fragmentasi perdagangan dapat mencapai 7 persen dari produk domestik bruto global.

PM Lee mencatat ini hanya mengacu pada dampak perdagangan dan investasi dari decoupling.

"Kalau dihitung juga ada dampaknya pada inovasi, teknologi, kreativitas, lebih dari itu, jadi biayanya sangat tinggi. Anda mungkin tidak akan berakhir dalam perang, tetapi setidaknya akan sangat disesalkan. Ini adalah perubahan paradigma dasar," katanya.

Menurutnya, aturan baru akan membutuhkan waktu untuk ditetapkan. "Dan sampai kerangka kerja baru dibuat, kami kencangkan sabuk pengaman kami, pegang erat-erat dan gigit serta bekerja keras," katanya.