DPR Makzulkan Wapres Sara Duterte

MANILA - Anggota parlemen Filipina pada Rabu (5/2) memilih untuk memakzulkan Wakil Presiden Sara Duterte, yang telah berselisih secara spektakuler dengan pemimpin negara tersebut. Hasil pemungutan suara di DPR ini akan membuka jalan bagi terlaksananya sidang Senat yang dapat membuat wapres Filipina itu dicopot dari jabatannya.

Meskipun rincian pemakzulan belum diumumkan, pemungutan suara ini dilakukan setelah pengajuan tiga pengaduan pada Desember lalu yang menuduh Wapres Duterte telah melakukan berbagai kejahatan, mulai dari penyalahgunaan jutaan dollar dana publik hingga merencanakan pembunuhan Presiden Ferdinand Marcos Jr.

“Mosi ini diajukan oleh lebih dari sepertiga anggota DPR atau total 215 anggota dan mosi ini telah disetujui,” kata ketua DPR Martin Romualdez kepada para anggota parlemen.

Sementara itu di luar gedung DPR, seorang mahasiswa yang ikut unjuk rasa bernama Darlene Cerico mengatakan kepada AFP bahwa pemungutan suara pemakzulan ini merupakan sebuah kemenangan besar, meskipun tidak sempurna.

“Saya merasa sangat senang karena ini membuktikan kekuatan dari aksi kolektif. Kami tahu masih banyak hal yang harus diselesaikan untuk sepenuhnya meminta pertanggungjawaban Sara Duterte,” kata Cerico.

Nasib putri mantan presiden ini sekarang berada di tangan 24 senator Filipina, yang dua pertiganya harus memberikan suara untuk pemakzulannya guna menurunkannya dari jabatan dan mendiskualifikasinya dari jabatan publik di masa depan. Tanggal persidangan senat sendiri sejauh ini masih belum ditetapkan.

Pemungutan suara pada Rabu lalu sendiri dilaksanakan beberapa hari sebelum kampanye secara resmi dimulai untuk pemilu jangka menengah, yang secara luas diperkirakan akan menentukan siapa yang akan maju dalam pemilihan presiden tahun 2028.

Perseteruan Keluarga

Hubungan antara Wapres Duterte dan Presiden Marcos Jr berada di titik nadir dan aliansi mereka yang dulu pernah terjalin telah berubah menjadi pertikaian publik selama berbulan-bulan yang diwarnai dengan saling lempar tuduhan, termasuk sebuah ancaman pembunuhan yang masih dalam penyelidikan.

Namun Presiden Marcos Jr sebelumnya mendesak Kongres untuk tidak melanjutkan pemakzulan Duterte, dan menyebutnya dengan perumpamaan “bagai badai di dalam cangkir teh” yang akan mengalihkan perhatian legislatif dari tanggung jawab utamanya.

Namun, sekretaris eksekutif Marcos Jr, Lucas Bersamin, mengatakan pada Senin (3/2) bahwa kantor kepresidenan tidak akan mencampuri urusan pemakzulan tersebut.

Sara Duterte tadinya secara luas digadang-gadang akan menggantikan ayahnya, Rodrigo Duterte, sebagai presiden pada pemilu 2022, namun ia memilih untuk mengundurkan diri demi mendukung Marcos Jr dan kemudian mencalonkan diri sebagai wakil presiden.

Namun, aliansi ini kemudian hancur. Pada November, Wapres Duterte menyampaikan sebuah pernyataan yang sarat dengan sumpah serapah yang mengatakan bahwa ia telah memerintahkan seseorang untuk membunuh Marcos Jr jika ia sendiri dibunuh. Duterte kemudian membantah bahwa komentarnya merupakan ancaman pembunuhan, dan mengatakan bahwa dia hanya mengekspresikan keprihatinan atas kegagalan pemerintah.

Ancaman pembunuhan tersebut merupakan salah satu tuduhan yang termasuk dalam tiga pengaduan terakhir yang diajukan terhadap Duterte.

Dengan pemakzulannya, Duterte menjadi salah satu dari empat pejabat tinggi yang mengalami nasib serupa sejak Filipina kembali ke demokrasi setelah 20 tahun kekuasaan Ferdinand Marcos Sr berakhir pada tahun 1986.

Bersama dengan seorang hakim Mahkamah Agung dan seorang jaksa terkenal, presiden saat itu Joseph Estrada dimakzulkan pada November 2000 dengan tuduhan penggelapan dan menerima suap dari operasi perjudian ilegal.

Ketika pengadilan Senat menolak untuk menerima bukti-bukti kunci, rakyat Filipina turun ke jalan dalam pemberontakan tak berdarah, membuat Estrada mundur setelah militer menarik dukungannya. AFP/I-1