Beberapa Pemda Minati Kereta Otonom IKN

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian mengungkapkan sejumlah pemerintah daerah (Pemda) hingga perumahan berminat menggunakan kereta otonom atau Autonomous Rail Transit (ART) yang saat ini menjalani Proof of Concept di Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Yang bersurat sudah ada, ada Semarang, Bogor, sudah banyak juga. Beberapa perumahan juga berminat pakai itu," ujar Direktur Jenderal Perkeretaapian Mohamad Risal Wasal di Kompleks DPR RI, Jakarta, kemarin.

Risal mengatakan bahwa kereta otonom dapat menjadi salah satu pilihan angkutan masal bagi pemerintah daerah yang efisien dan efektif.

"Yang jelas, memang saat ini yang bisa kita bilang salah satu pilihan untuk pemerintah daerah bagi angkutan massal yang bisa kita sebut efisien dan efektif," katanya.

Kereta otonom tersebut saat ini masih menjalani fase Proof of Concept (POC) di IKN, Kalimantan Timur. Setelah fase POC, kereta otonom itu nantinya akan menjalani fase dipamerkan (showcase) untuk umum.

Kemenhub sendiri nantinya berencana akan menganggarkan skema pembelian layanan (Buy The Service) untuk kereta otonom tersebut pada tahun depan.

"Kita tidak membeli itu, tapi kita membayar seperti Buy The Service. Jadi kita tidak beli itu. Kita hanya lelang operator yang membawa itu, nanti kita bayar service atas layanan tersebut. Jadi dianggarkan di tahun depan untuk Buy The Service-nya," kata Risal.

Sebagai informasi, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi optimistis kereta otonom atau Autonomous Rail Transit (ART) dapat beroperasi dengan baik sebagai transportasi massal yang ramah lingkungan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Trem otonom beroperasi menggunakan tenaga listrik yang bersumber dari baterai. Hal tersebut diharapkan mampu mengurangi emisi gas rumah kaca dan pemakaian energi, juga sejalan dengan konsep dan prinsip IKN sebagai kawasan kota cerdas, hijau, serta berkelanjutan.

Salah satu kelebihan dari penggunaan trem otonom adalah biaya yang relatif murah. Sebab, pengoperasian trem otonom tidak berbasis rel dan cukup menggunakan jalan yang sudah ada, sehingga tidak membutuhkan pembangunan infrastruktur.

Sebelumnya, Komisi II DPR RI menyetujui usulan penambahan anggaran yang diajukan oleh Otorita IKN sebesar Rp27.814.516.000.000 untuk tahun 2025 dalam rapat kerja bersama OIKN di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan persetujuan itu pun sekaligus meminta kepada Badan Anggaran DPR RI untuk memenuhi usulan tambahan anggaran itu serta menambahkannya ke dalam pagu anggaran atau pagu definitif OIKN tahun 2025.

"Dengan kita sudah menyepakati kesimpulan," kata Doli saat rapat bersama OIKN di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Sementara itu, Wakil Kepala OIKN Raja Juli Antoni menjelaskan sebelumnya Pagu Anggaran 2025 untuk OIKN sebesar Rp505 miliar. Lalu total kebutuhan tambahan anggaran untuk OIKN tahun 2025 Itu sebesar Rp27,8 triliun, sehingga pagu yang diusulkan untuk membiayai OIKN tahun 2025 sebesar Rp28,3 triliun.

Menurut dia, kebutuhan tambahan anggaran itu berasal dari enam kedeputian di dalam OIKN. Dia merincikan, kebutuhan bidang perencanaan dan pertanahan sebesar Rp788,5 miliar, bidang pengendalian pembangunan sebesar Rp106,1 miliar, bidang sosial dan budaya dan masyarakat sebesar Rp62,5 miliar, bidang transformasi hijau dan digital sebesar Rp37,7 miliar, serta bidang lingkungan hidup dan SDA sebesar Rp63 miliar. Ant/S-2