DPRD Kritik Pemkot Bogor Terkait Trans Pakuan
Pemerintah Kota Bogor mengumumkan bahwa operasional angkutan massal BisKita di seluruh koridor di Kota Bogor berhenti sementara waktu mulai 1 Januari hingga 31 Januari 2025
Foto: ANTARA/Arif FirmansyahBOGOR – Sebenarnya, warga Kota Bogor mulai akrab dengan layanan Biskita Trans Pakuan (BTP). Namun, sayang layanan tersebut justru dihentikan tahun ini. “Kami kaget dan kecewa. Sebab penghentian operasional BTP tidak disampaikan kepada dewan,” jelas Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M Rusli Prihatevy, Kamis (2/1).
Menurutnya, penghentian layanan BTP berdampak bagi masyarakat secara sangat signifikan. “Terlebih momen liburan kemarin,” kata Rusli. Dinas Perhubungan menghentikan operasional BTP mulai 1 Januari sampai batas waktu maksimal selama 30 hari.
Rusli menilai, penghentian layanan secara sepihak ini bertolak belakang dengan perjuangan DPRD yang telah mengupayakan agar layanan transportasi massal itu tetap berjalan. Rusli menekankan bahwa selama pembahasan RAPBD 2025, dewan telah memberikan catatan khusus kepada Pemerintah Kota Bogor agar layanan BTP tetap berjalan dengan adanya suntikan dana 10 miliar dari APBD.
- Baca Juga: Ini Stafsus Pilihan Pramono dan Rano
- Baca Juga: Penambahan perjalanan KRL Jabodetabek
Bahkan sampai hari terakhir rapat pembahasan RAPBD 2025, Dishub tidak memberitahukan adanya rencana penghentian pelayanan. Rusli mengaku Informasi yang dia dapatkan berisikan kabar bahwa pemerintah pusat kembali memberikan bantuan subsidi pelayanan sampai akhir 2025.
“Kami selalu menekankan dalam rapat kerja bahwa operasional tidak boleh dihentikan. Dishub juga tidak pernah memberikan informasi akan ada penghentian,” tandasnya. Rusli berjanji akan mengeevaluasi dan memanggil Dishub untuk minta penjelasan alasan penghentian layanan BTP.
Lebih jauh Rusli mempertanyakan kelayakan dan kesiapan operator BTP yang saat ini masih dikelola PT Kodjari. Ke depannya Rusli minta agar Pemkot Bogor mempersiapkan Perumda Trans Pakuan menjadi operator BTP, di samping membuka kesempatan bagi operator lain.
Dia curiga, penghentian juga bisa karena operator tidak siap di masa transisi ini. Rusli mendorong Pemkot agar bisa memberikan ekosistem transportasi yang lebih baik. Siapkan Perumda Trans Pakuan menjadi operator BTP. Dia juga minta Organda Kota Bogor dilibatkan agar tidak ada kesan monopoli layanan transportasi.
Naik Kelas
Lain lagi cerita di Pemkab Bogor, tetangga Kota Bogor. Kolaborasi Pemkab Bogor dengan kejaksaan negeri selama tahun lalu menghasilkan indeks reformasi hukum (IRH) dengan nilai 99,82 atau AA kategori istimewa.
“Ini menunjukkan bahwa sinergi dan kolaborasi berjalan sangat baik,” tandas Penjabat Bupati Bogor Bachril Bakri. Dia mengatakan ini saat menerima kunjungan jajaran Kejaksaan Negeri di Kantor Bupati, Cibinong, Kamis.
Dia berharap, ke depan kerja sama semakin baik, sehingga bisa makin mendukung demi kemajuan satu sama lainnya. Pada tahun ini, jelas Bachril, kedua institusi akan terus memperkuat sinergi. Tujuannya, untuk mempertahankan prestasi tersebut. Ini adalah penghargaan Indeks Reformasi Hukum Terbaik II Tingkat Nasional dari Kementerian Hukum.
Bachril menyebutkan, yang dinilai ada beberapa variabel dan indicator. Contoh, tingkat koordinasi Kementerian Hukum untuk harmonisasi regulasi atau memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi.
Selain itu, kompetensi perancang peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Penilaian kualitas reregulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil review, serta penataan database peraturan perundang-undangan.
- Baca Juga: DKP Banten Lakukan Maladministrasi
- Baca Juga: Depok Diminta Tambah SMA Negeri di Wilayah Padat Penduduk
Sinergi dan kolaborasi dengan Kejari, kata Bachril, juga dalam menangani masalah hukum perdata dan tata usaha Negara. Salah satunya pemberian bantuan hukum bagi jaksa pengacara negara dalam perkara tersebut. Ant/G-1
Berita Trending
- 1 Rilis Poster Baru, Film Horor Pabrik Gula Akan Tayang Lebaran 2025
- 2 Presiden Prabowo Pastikan Pembangunan IKN Akan Terus Berlanjut hingga 2029
- 3 Presiden Prabowo Meminta TNI dan Polri Hindarkan Indonesia jadi Negara yang Gagal
- 4 Tayang 6 Februari 2025, Film Petaka Gunung Gede Angkat Kisah Nyata yang Sempat Viral
- 5 Utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi Sebut JETP Program Gagal
Berita Terkini
- Psikolog: Penggunaan Medsos oleh Anak Bukan Dilarang Tapi Dibimbing
- Transaksi QRIS Melonjak, Bertambah Rp10 Triliun Tiap Bulan pada 2024
- BPOM Percepat Sertifikasi Obat Inovatif Tangani Kanker
- Pertumbuhan Ekonomi Melambat, Ini Penyebabnya
- Jalur Puncak-Cianjur yang Sempat Terputus Akibat Pohon Tumbang Normal Kembali