DPRD Kritik Pemkot Bogor Terkait Trans Pakuan

BOGOR – Sebenarnya, warga Kota Bogor mulai akrab dengan layanan Biskita Trans Pakuan (BTP). Namun, sayang layanan tersebut justru dihentikan tahun ini. “Kami kaget dan kecewa. Sebab penghentian operasional BTP tidak disampaikan kepada dewan,” jelas Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M Rusli Prihatevy, ­Kamis (2/1).

Menurutnya, penghentian layanan BTP berdampak bagi masyarakat secara sangat signifikan. “Terlebih momen liburan kemarin,” kata Rusli. Dinas Perhubungan menghentikan operasional BTP mulai 1 Januari sampai batas waktu maksimal selama 30 hari.

Rusli menilai, penghentian layanan secara sepihak ini bertolak belakang dengan perjuangan DPRD yang telah mengupayakan agar layanan transportasi massal itu tetap berjalan. Rusli menekankan bahwa selama pembahasan RAPBD 2025, dewan telah memberikan catatan khusus kepada Pemerintah Kota Bogor agar layanan BTP tetap berjalan dengan adanya suntikan dana 10 miliar dari APBD.

Bahkan sampai hari terakhir rapat pembahasan RAPBD 2025, Dishub tidak memberitahukan adanya rencana penghentian pelayanan. Rusli mengaku Informasi yang dia dapatkan berisikan kabar bahwa pemerintah pusat kembali memberikan bantuan subsidi pelayanan sampai akhir 2025.

“Kami selalu menekankan dalam rapat kerja bahwa operasional tidak boleh dihentikan. Dishub juga tidak pernah memberikan informasi akan ada penghentian,” tandasnya. Rusli berjanji akan mengeevaluasi dan memanggil Dishub untuk minta penjelasan alasan penghentian layanan BTP.

Lebih jauh Rusli mempertanyakan kelayakan dan kesiapan operator BTP yang saat ini masih dikelola PT Kodjari. Ke depannya Rusli minta agar Pemkot Bogor mempersiapkan Perumda Trans Pakuan menjadi operator BTP, di samping membuka kesempatan bagi operator lain.

Dia curiga, penghentian juga bisa karena operator tidak siap di masa transisi ini. Rusli mendorong Pemkot agar bisa memberikan ekosistem transportasi yang lebih baik. Siapkan Perumda Trans Pakuan menjadi operator BTP. Dia juga minta Organda Kota Bogor dilibatkan agar tidak ada kesan monopoli layanan transportasi.

Naik Kelas

Lain lagi cerita di Pemkab Bogor, tetangga Kota Bogor. Kolaborasi Pemkab Bogor dengan kejaksaan negeri selama tahun lalu menghasilkan indeks reformasi hukum (IRH) dengan nilai 99,82 atau AA kategori istimewa.

“Ini menunjukkan bahwa sinergi dan kolaborasi berjalan sangat baik,” tandas Penjabat Bupati Bogor Bachril Bakri. Dia mengatakan ini saat menerima kunjungan jajaran Kejaksaan Negeri di Kantor Bupati, Cibinong, Kamis.

Dia berharap, ke depan kerja sama semakin baik, sehingga bisa makin mendukung demi kemajuan satu sama lainnya. Pada tahun ini, jelas Bachril, kedua institusi akan terus memperkuat sinergi. Tujuannya, untuk mempertahankan prestasi tersebut. Ini adalah penghargaan Indeks Reformasi Hukum Terbaik II Tingkat Nasional dari Kementerian Hukum.

Bachril menyebutkan, yang dinilai ada beberapa variabel dan indicator. Contoh, tingkat koordinasi Kementerian Hukum untuk harmonisasi regulasi atau memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi.

Selain itu, kompetensi perancang peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Penilaian kualitas reregulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil review, serta penataan database peraturan perundang-undangan.

Sinergi dan kolaborasi dengan Kejari, kata Bachril, juga dalam menangani masalah hukum perdata dan tata usaha Negara. Salah satunya pemberian bantuan hukum bagi jaksa pengacara negara dalam perkara tersebut. Ant/G-1