56 Warga Sipil Tewas dalam Bentrokan Tentara-Paramiliter Sudan

KHARTOUM - Bentrokan antara tentara Sudan dan paramiliter di ibu kota Khartoum berlangsung hingga Minggu (16/4) dini hari, menewaskan sedikitnya 56 warga sipil dan melukai hampir 600 orang.

Menurut saksi, ledakan dan tembakan terdengar di jalan-jalan Khartoum yang sepi, setelah paramiliter mengklaim telah menguasai kantor kepresidenan, bandara Khartoum, dan fasilitas vital lainnya.

Tentara membantah klaim tersebut. Dalam sebuah pernyataan pada Sabtu malam, angkatan udara Sudan mendesak warga untuk tetap tinggal di dalam rumah karena serangan udara terhadap pangkalan paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF) terus berlanjut.

Sebelumnya jet tempur terlihat terbang di atas kepala.

Jendela-jendela berguncang dan gedung-gedung apartemen berguncang di sejumlah tempat di Khartoum selama bentrokan, menurut koresponden AFP. Ledakan terdengar Minggu pagi.

"Jumlah total yang tewas di antara warga sipil mencapai 56 orang," kata Komite Sentral Dokter Sudan, kelompok medis pro-demokrasi independen. Ada puluhan orang mati di pihak pasukan keamanan tetapi mereka tidak termasuk dalam jumlah korban baru.

Komite mengatakan telah menghitung sekitar 600 orang terluka termasuk beberapa di antaranya pasukan keamanan, banyak korban tak dapat dilarikan ke rumah sakit karena kesulitan bergerak selama bentrokan.

Maskapai penerbangan Arab Saudi Saudia mengatakan sebelumnya, salah satu pesawatnya "rusak akibat tembakan".

Bakry (24) yang bekerja di bagian pemasaran, mengatakan, penduduk Khartoum "belum pernah melihat yang kerusuhan seperti ini", yang meninggalkan asap hitam di atas ibu kota.

"Orang-orang ketakutan dan berlari pulang. Jalan-jalan kosong dengan sangat cepat", kata Bakry.

Kekerasan meletus setelah berminggu-minggu ketegangan yang semakin dalam antara pemimpin militer Abdel Fattah al-Burhan dan wakilnya, komandan paramiliter Mohamed Hamdan Daglo, atas rencana integrasi RSF Daglo ke dalam tentara reguler.

Integrasi tersebut merupakan elemen kunci dialog untuk menyelesaikan kesepakatan yang akan mengembalikan negara ke pemerintahan sipil dan mengakhiri krisis politik-ekonomi yang dipicu oleh kudeta militer 2021.

Dibentuk pada 2013, RSF muncul dari milisi Janjaweed yang dilancarkan oleh presiden Omar al-Bashir saat itu terhadap etnis minoritas non-Arab di wilayah Darfur barat satu dekade sebelumnya, yang memicu tuduhan kejahatan perang.

Sekjen PBB Antonio Guterres menyerukan "penghentian segera permusuhan" dan membahas cara-cara menurunkan ketegangan dengan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi dan Ketua Komisi Uni Afrika Moussa Faki.