UU Perampasan Aset Disahkan, Ini 2 PR Besar yang Masih Menanti
Jumat, 20 Nov 2026, 12:08 WIB | Oleh: Tim Redaksi
Doc: istimewa
JAKARTA -Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset dinilai menjadi momentum penting untuk mengerem laju korupsi di Indonesia. Namun, efektivitasnya masih diragukan jika penegakan hukumnya masih lemah dan pengelolaan aset rampasannya tidak transparan.
Penilaian itu disampaikan Dosen Magister Ekonomi Terapan Unika Atma Jaya, YB. Suhartoko, merespons pengesahan UU tersebut.
Suhartoko mengingatkan, kondisi korupsi di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) / Corruption Perceptions Index 2025 dari Transparency International, Indonesia hanya memperoleh skor 34 dari 100 dan berada di peringkat ke-109.
Sebaiknya Anda baca juga:
Skor itu turun 3 poin dari skor 37 pada 2024, yang saat itu berada di peringkat ke-99. Indonesia masih tertinggal jauh dari negara-negara tetangga di Asia Tenggara seperti Singapura (84), Brunei Darussalam (63), Malaysia (52), Timor Leste (44), dan Vietnam (41).
Kerugian negara akibat korupsi pun bukan angka kecil. Kejaksaan Agung mencatat perkiraan kerugian negara akibat korupsi dan Tindak Pencucian Uang (TPPU) sepanjang tahun 2025 mencapai Rp300,86 triliun.
Menurut Suhartoko, korupsi di Indonesia sudah merambah ke berbagai bidang. Mulai dari biaya politik, jabatan, perpajakan, keamanan, hingga berbagai bidang lainnya.
Sebaiknya Anda baca juga:
"Dengan disahkannya UU perampasan aset seharusnya menjadi alat pengerem korupsi," kata Suhartoko pada Koran Jakarta, Kamis (19/11).
Namun, ia mengingatkan ada dua pekerjaan rumah (PR) besar yang bisa membuat UU ini tidak berjalan maksimal.
Pertama, soal penegakan hukum. Seringkali ada unsur kerja sama yang negatif antara penegak hukum dan tersangka korupsi, yang menjadikan tindak pidana korupsi tidak terungkap. Jika praktik seperti ini terus terjadi, UU yang bagus sekalipun tidak akan mampu membongkar kejahatan korupsi sampai ke akar.
Kedua, soal pengelolaan aset yang dirampas. Menurut Suhartoko, aset yang dirampas justru bisa menjadi peluang korupsi baru jika mekanisme pengelolaannya tidak jelas dan tidak diawasi ketat.
Artinya, negara tidak cukup hanya kuat merampas. Negara juga harus kuat mengelola dan mempertanggungjawabkan aset rampasan tersebut agar benar-benar kembali untuk kepentingan publik, bukan justru berpindah tangan dan menjadi bancakan baru.
Dengan skor IPK yang terus merosot dan kerugian negara yang mencapai ratusan triliun rupiah, UU Perampasan Aset dinilai harus dibuktikan bukan hanya di atas kertas, tapi dalam penegakan dan pengelolaan aset yang bersih dan transparan.
Langkah strategis
Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala menilai pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset menjadi langkah strategis untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi melalui pemulihan hasil tindak pidana.
"Pengesahan Undang-Undang (UU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya merupakan langkah strategis dan bersejarah dalam komitmen Indonesia dalam memberantas korupsi.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!