Ratusan Tambak Udang di Sumbawa Beroperasi, Baru Dua Perusahaan Kantongi SLO.
Jumat, 20 Nov 2026, 09:34 WIB | Oleh: Yebdi Trismar
Doc: Antara Foto
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat menggandeng Balai Pengujian di tingkat provinsi untuk mempercepat pemeriksaan laboratorium terhadap pengelolaan lingkungan tambak udang, menyusul masih banyak usaha belum mengantongi Sertifikat Laik Operasi (SLO).
Kepala DLH Kabupaten Sumbawa Muhammad Nurhidayat mengatakan dari ratusan usaha tambak udang, baik tradisional maupun modern yang beroperasi di daerah itu, baru dua perusahaan memiliki SLO.
"Kami sedang mencari tahu apa kendala para pengusaha tambak sehingga belum mengurus SLO. Salah satu alasan yang disampaikan adalah anggapan bahwa pengurusannya membutuhkan biaya," katanya saat dikonfirmasi di Sumbawa, Kamis.
Ia menegaskan pemerintah tidak memungut biaya untuk penerbitan sertifikat tersebut.
Menurut dia, biaya yang dikeluhkan pengusaha kemungkinan berasal dari penggunaan jasa konsultan untuk membantu proses pengurusan dokumen.
"Konsultannya yang mencekik mereka. Tidak ada biaya SLO itu," ujarnya.
Ia menjelaskan penerbitan SLO memerlukan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan kelayakan pengelolaan lingkungan.
Melalui kerja sama dengan Balai Pengujian di Provinsi NTB, DLH berharap, proses pemeriksaan dapat berjalan lebih cepat sehingga pengusaha segera memenuhi persyaratan yang berlaku.
Meski sebagian besar usaha belum mengantongi SLO, aktivitas tambak masih berlangsung. Pemerintah daerah belum menghentikan operasional mereka demi memberikan ruang bagi investasi, tetapi pengusaha diminta tidak mengabaikan kewajiban perlindungan lingkungan.
Sebagai tindak lanjut, DLH telah memberikan peringatan dan melayangkan surat teguran kepada pengelola yang belum memenuhi persyaratan tersebut.
"Sudah kami peringatkan. Sudah melayang surat dari kami," katanya.
DLH juga menyoroti pengelolaan air limbah, terutama saat kegiatan panen udang yang berpotensi meningkatkan volume pembuangan limbah ke lingkungan.
Nurhidayat meminta pengusaha melibatkan petugas DLH untuk mengawasi proses pembuangan agar air limbah terlebih dahulu melalui tahapan pengendapan.
Ia mengatakan proses pengendapan membutuhkan waktu delapan jam sebelum air limbah dibuang ke lingkungan.
Oleh karena itu, pengelola diminta mengatur jeda antara kegiatan panen dan pembuangan serta berkoordinasi dengan petugas DLH.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!