Kenapa Google Ogah Investasi di Indonesia? Ini Jawaban INDEF

 Manajer Riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra), Badiul Hadi, menilai ini bukan sekadar keputusan bisnis, tapi tamparan bagi kemampuan Indonesia menarik investasi global.

Badiul menegaskan investasi sebesar itu perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah Indonesia karena menunjukkan adanya persoalan fundamental dalam kemampuan Indonesia menarik dan memenangkan investasi teknologi global. Ironisnya, Indonesia justru merupakan pasar terbesar bagi Google. 

Data Reportal 2026 mencatat Indonesia punya sekitar 230 juta pengguna internet pada akhir 2025, dengan jangkauan iklan YouTube mencapai 151 juta pengguna atau 65,5 persen dari populasi pengguna internet. Pangsa Google di pasar mesin pencari Indonesia bahkan mencapai 93,7 persen per Mei 2026.

Menurut Badiul, jutaan masyarakat Indonesia menggunakan Google Search, YouTube, Gmail, Android, Google Maps, dan berbagai layanan digital lainnya setiap hari, sehingga ekosistem pengguna, pelaku usaha, pengiklan, dan konsumen digital Indonesia merupakan aset ekonomi yang sangat besar. 

"Karena itu ketika Google memilih memperluas infrastruktur digitalnya melalui investasi US$ 15 miliar di Malaysia, pemerintah harus membuka informasi mengapa potensi pasar sebesar Indonesia belum mampu diterjemahkan menjadi komitmen investasi infrastruktur dengan skala serupa,"ucap dia

Malaysia sendiri mengamankan investasi Google US$ 15 miliar untuk periode 2027-2028 dengan proyeksi lebih dari 37.000 pekerjaan per tahun selama konstruksi dan lebih dari 9.000 pekerjaan per tahun setelah beroperasi. Google juga menggandeng lebih dari 80 perusahaan lokal, menyiapkan peningkatan kapasitas 800.000 warga, serta menambah lebih dari 1 GW energi bersih. Bagi Badiul, hal ini menunjukkan Malaysia menawarkan ekosistem investasi yang terintegrasi.

Kompleksitas Masalah

Ia melihat persoalan ini tidak bisa disederhanakan sebagai kekalahan dalam negosiasi. Ada persoalan fundamental yang harus dievaluasi, mulai dari kepastian regulasi, kecepatan perizinan, ketersediaan listrik, energi bersih, infrastruktur digital, hingga kualitas sumber daya manusia (SDM).

 Pemerintah tegas Badiul harus mampu menawarkan kepastian jangka panjang, bukan sekadar memberikan insentif dan menggelar forum promosi investasi. Ia juga mengingatkan jangan sampai persoalan ini merupakan dampak dari kebijakan dan banyaknya persoalan yang akhir-akhir ini melingkupi kebijakan terkait investasi di sektor digital.

Karena itu Badiul mendesak pemerintah untuk menjelaskan apakah pernah melakukan negosiasi strategis dengan Google, apa penawaran Indonesia, dan hambatan apa yang membuat ekspansi ini lebih menarik di Malaysia. "Jangan sampai Indonesia hanya menjadi pasar konsumsi teknologi, sementara investasi infrastruktur, penciptaan pekerjaan berkualitas, transfer teknologi, dan nilai tambah ekonominya justru dinikmati negara tetangga,"tegas dia.

Menurutnya, hal ini harus menjadi evaluasi serius terhadap diplomasi ekonomi pemerintah.