Setop Salahkan Eksternal, Pemerintah Diminta Perkuat Fundamental Ekonomi

JAKARTA - Pelemahan nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian pasar keuangan mendesak Pemerintah untuk memperkuat fundamental ekonomi, membenahi iklim investasi, dan melindungi daya beli masyarakat dari dampak kenaikan harga barang impor.

Pengamat Kebijakan Publik Seknas FITRA, Badiul Hadi, menilai pemerintah tidak bisa terus menyalahkan faktor eksternal, termasuk kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (The Fed), atas tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

“Pemerintah harus bertanggung jawab memperkuat fundamental ekonomi domestik, mengurangi kebergantungan pada eksternal, dan memastikan setiap kebijakan ekonomi melindungi kepentingan publik,” kata Badiul.

Menurut dia, pelemahan rupiah berisiko meningkatkan harga pangan, energi, obat-obatan, dan bahan baku impor sehingga menekan daya beli masyarakat. Karena itu, pemerintah harus memastikan kelompok miskin dan rentan tidak menanggung beban terbesar.

Badiul mendesak pemerintah mengevaluasi secara terbuka dampak pelemahan rupiah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama pembayaran utang luar negeri, subsidi energi, pengadaan barang impor, serta ruang fiskal untuk pelayanan dasar.

Evaluasi tersebut dinilai penting di tengah rencana pemberian diskon listrik dan bahan bakar minyak (BBM) menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Tekanan fiskal, tegasnya, tidak boleh dijadikan alasan untuk memangkas anggaran pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Ia juga meminta evaluasi mendalam terhadap program beranggaran besar, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), dan proyek strategis nasional lainnya.

Pulihkan Kepercayaan Investor

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Aloysius Gunadi Brata, menekankan pentingnya memulihkan kepercayaan investor untuk menjaga stabilitas rupiah.

Menurut dia, ketidakpastian regulasi, persoalan tata kelola pasar modal, dan kekhawatiran terhadap prospek ekonomi domestik dapat mendorong investor mengurangi penempatan dana di Indonesia. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan tekanan terhadap nilai tukar.

Aloysius juga mendorong pembenahan tata kelola pasar modal, penyederhanaan birokrasi perizinan, serta penghapusan intervensi regulasi berlebihan yang menambah ketidakpastian dunia usaha.

Ia juga menilai penciptaan lapangan kerja formal, insentif bagi sektor padat karya, dan stabilisasi harga kebutuhan pokok perlu menjadi prioritas untuk memperkuat konsumsi domestik.

Badiul menambahkan, pemerintah bersama Bank Indonesia perlu memperkuat koordinasi stabilisasi nilai tukar, memperbaiki ketepatan sasaran bantuan sosial, dan mengurangi ketergantungan impor strategis.

“Ukuran keberhasilan bukan sekadar stabilitas rupiah, melainkan APBN yang melindungi rakyat, memperkuat ekonomi nasional, dan menjamin keadilan distribusi anggaran,” katanya.