AS Usulkan Kerangka Kerja Sama Pertahanan Ambisius dengan Asean

CEBU - Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth mengusulkan pembentukan kerangka kerja sama pertahanan yang lebih ambisius dengan ASEAN untuk memperkuat hubungan keamanan Washington dengan kawasan Asia Tenggara. Namun, usulan tersebut diperkirakan menghadapi tantangan akibat perbedaan kepentingan negara anggota dan prinsip ASEAN yang tidak berpihak pada kekuatan tertentu.

Dalam pertemuan para menteri pertahanan ASEAN dan mitra regional di Cebu, Filipina, Rabu (28/10), Hegseth mengatakan peringatan 50 tahun hubungan AS-ASEAN pada 2027 menjadi momentum untuk memperdalam kolaborasi pertahanan.

“Kami mengusulkan agar kita bekerja sama mengembangkan kerangka kerja sama pertahanan AS-ASEAN, sebuah kerangka praktis yang akan memandu kerja sama kita selama beberapa tahun ke depan,” kata Hegseth tanpa merinci bentuk kerja sama yang diusulkan.

Washington jelasnya ingin menerapkan pendekatan yang kuat, tenang, dan jelas untuk mencegah paksaan serta agresi, sekaligus menghindari eskalasi yang tidak perlu. Meski tidak secara langsung menyebut Tiongkok, pernyataan tersebut disampaikan di tengah dinamika keamanan Indo-Pasifik dan sengketa teritorial di Laut Tiongkok Selatan.

Hegseth juga menyatakan AS siap memulai pembahasan dengan Singapura, yang akan memimpin ASEAN pada 2027. Ia menekankan kerja sama harus didasarkan pada kontribusi timbal balik, bukan semata-mata bantuan pertahanan dari Washington.

Menurutnya, akses pangkalan dan hak lintas udara di kawasan strategis, termasuk rantai pulau pertama, merupakan bentuk kontribusi yang penting bagi kepentingan keamanan AS.

Pernyataan itu mencerminkan dorongan Washington agar mitra regional memberikan kontribusi lebih konkret. Sejumlah analis menilai pembentukan kerangka pertahanan yang substantif di tingkat ASEAN sulit diwujudkan.

Jaga Keseimbangan

Peneliti senior Defence Priorities di Washington Jennifer Kavanagh, mengatakan usulan tersebut tidak menunjukkan adanya komitmen pertahanan bersama seperti dalam NATO.

Menurut dia, ASEAN kemungkinan menolak pengaturan semacam itu karena selama ini berupaya menjaga keseimbangan hubungan dengan AS dan Tiongkok serta menghindari keberpihakan.

Sementara itu, peneliti senior S. Rajaratnam School of International Studies di Singapura, Collin Koh, menyoroti perbedaan konteks nasional, persepsi ancaman, prioritas, dan kapasitas pertahanan di antara 11 negara anggota ASEAN.

Menurut Koh, kerja sama yang melampaui kepentingan bersama paling mendasar akan sulit disepakati seluruh anggota. Meski demikian, ia melihat peluang kolaborasi dalam pertukaran informasi, peningkatan kesadaran maritim, serta koordinasi penanganan krisis regional, termasuk bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana.