Indonesia, Turki, Qatar, Pakistan Tanda Tangani Pakta Kerja Sama Pertahanan

ANKARA - Indonesia, Turki, Qatar, dan Pakistan telah menandatangani "Memorandum Badr" untuk memperkuat kerja sama pertahanan dan mengembangkan kemitraan strategis.

Menurut pernyataan Kementerian Pertahanan Nasional Turki, Rabu (21/10), kesepakatan tersebut diteken di Doha, ibu kota Qatar, oleh pejabat pertahanan dari keempat negara.

Wakil Menteri Pertahanan RI Yusuf Jauhari, Menteri Pertahanan Nasional Turki Yasar Guler, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Negara untuk urusan Pertahanan Qatar Sheikh Saud bin Abdulrahman bin Hasan Al Thani, dan Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Muhammad Asif menjadi penandatangan kesepakatan tersebut.

Kepala Sekretariat Industri Pertahanan Turki Haluk Gorgun juga menandatangani kesepakatan tersebut bersama Menhan Guler.

Kesepakatan "Badr", yang berarti "bulan purnama", ditujukan untuk mendorong kerja sama dalam produksi militer, penguatan kapabilitas militer, dan dukungan kolaborasi dalam pelatihan, penelitian, dan pengembangan militer teknis.

Kemhan Turki menambahkan bahwa inisiatif tersebut akan mendorong pengembangan solusi dan sektor industri yang relevan dengan kemajuan pada sistem pertahanan modern.

Memorandum tersebut diharap membantu meningkatkan peluang ekonomi bagi keempat pihak dengan mengombinasikan kapabilitas produksi militer masing-masing, meningkatkan integrasi dan memperkuat industri pertahanan untuk memenuhi kebutuhan negara-negara sahabat.

Perjanjian itu juga diharap akan memperluas kerja sama militer antara keempat negara, memperdalam hubungan di sektor pertahanan, dan memperkuat kolaborasi multilateral untuk mendukung keamanan, stabilitas, dan tujuan bersama.

Model Kerja Sama

Menurut informasi yang diperoleh Anadolu, memorandum tersebut menetapkan model kerja sama dengan mekanisme dan prosedur kerja yang telah ditetapkan sebelumnya dan akan berlaku setelah penandatanganan.

Keempat negara peserta, termasuk Indonesia, akan mendorong proyek bersama dalam produksi, saling berbagi teknologi, riset dan pengembangan, serta latihan militer teknis.

Adapun proses penentuan proyek bersama akan dilakukan melalui dua badan. Sebuah Badan Eksekutif akan mengidentifikasi proyek bersama antara keempat negara, sementara Badan Strategis akan menetapkan linimasa dan memberikan persetujuan proyek.

Badan-badan tersebut juga menetapkan tanggung jawab untuk penentuan dan persetujuan proyek, serta penetapan jadwal implementasi, untuk memastikan usulan yang ada terwujud secara konkret.

Sistem tersebut dimaksudkan untuk memfasilitasi proyek pertahanan dan dirgantara yang dapat dilakukan oleh keempat pihak, dengan hasil konkretnya diharap akan dapat disaksikan publik pada waktu mendatang.