Demo 20 Oktober, Polisi Siaga di Bekasi dan Tangerang, Pelajar Diawasi

JAKARTA - Kepolisian dan dinas pendidikan di wilayah Bekasi, Depok, dan Tangerang meningkatkan pengawasan terhadap pelajar menjelang demonstrasi di Jakarta pada Selasa (20/10/2026). Langkah ini dilakukan untuk mencegah siswa mengikuti aksi yang bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sekaligus menjaga keselamatan serta kelancaran kegiatan belajar mengajar.

Pengamanan dilakukan melalui pemantauan sejumlah titik keberangkatan, stasiun kereta api, akses jalan utama, dan gerbang tol menuju Jakarta. Di sisi lain, pihak sekolah dan orang tua diminta meningkatkan pengawasan agar pelajar tidak terlibat dalam kegiatan yang berpotensi membahayakan keselamatan mereka.

Polres Metro Bekasi Kota menyiagakan 1.300 personel untuk mengantisipasi kemungkinan mobilisasi pelajar dari Kota Bekasi menuju Jakarta. Kesiapan pengamanan tersebut dimatangkan melalui simulasi Tactical Floor Game (TFG) di Markas Polres Metro Bekasi Kota pada Minggu (18/10/2026).

Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol. Putu Kholis Aryana mengatakan, simulasi dilakukan untuk menguji kesiapan petugas dalam menghadapi enam skenario pengamanan berdasarkan potensi kerawanan. Personel dibagi menjadi petugas berseragam yang melakukan pengamanan terbuka dan petugas tidak berseragam yang mendukung pemantauan serta deteksi dini sesuai kewenangannya.

"Simulasi tersebut dilakukan untuk menguji kesiapan personel dalam menghadapi enam skenario pengamanan berdasarkan potensi kerawanan," ujar Putu dalam keterangan resminya, Senin (19/10/2026).

Pemantauan difokuskan pada titik berkumpulnya pelajar, jalur keberangkatan menuju Jakarta, serta informasi ajakan mobilisasi yang beredar di media sosial. Polisi juga mengedepankan pendekatan persuasif dan edukatif melalui koordinasi dengan sekolah dan orang tua.

Putu menegaskan, kepolisian menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara damai. Namun, ia mengingatkan agar pelajar tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum.

“Namun, kami tidak akan segan mengambil langkah tegas terhadap siapa pun yang dengan sengaja menghasut, menggerakkan, atau memanfaatkan pelajar untuk melakukan tindakan melawan hukum. Anak-anak tidak boleh dijadikan alat kepentingan pihak tertentu, terlebih jika harus mempertaruhkan keselamatan dan masa depan mereka,” tegas Putu.

Ia mengajak orang tua dan pihak sekolah membangun komunikasi dengan siswa serta memastikan mereka tetap aman selama kegiatan demonstrasi berlangsung. Polisi juga menyatakan bahwa dugaan tindak pidana akan ditangani berdasarkan fakta, alat bukti, dan keterlibatan masing-masing pihak.

Polresta Tangerang turut menyiapkan pengamanan di sejumlah titik transportasi umum dan akses jalan tol untuk menjaga keamanan menjelang demonstrasi. Kasi Humas Polresta Tangerang Ipda Tri Laksono Febrianto mengatakan, patroli akan ditingkatkan agar situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif.

Terdapat tiga stasiun kereta api dan tiga gerbang tol yang menjadi fokus pengamanan di wilayah hukum Polresta Tangerang. Ketiga stasiun tersebut adalah Stasiun Tigaraksa, Cikoya, dan Daru, sedangkan gerbang tol yang dipantau meliputi Balaraja Barat, Balaraja Timur, dan Cikupa.

"Polresta Tangerang dan jajaran akan melaksanakan pengamanan di sejumlah stasiun dan gerbang tol, serta meningkatkan patroli guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif," ujar Tri.

Tri menambahkan, pengaturan lalu lintas dan pengamanan teknis akan dilakukan secara proporsional sesuai kebutuhan di lapangan serta ketentuan hukum yang berlaku. Koordinasi dengan sekolah, Dinas Pendidikan, dan orang tua juga dilakukan untuk memperkuat pengawasan terhadap pelajar pada 19–20 Oktober 2026.

Sementara itu, Polres Metro Tangerang Kota menempatkan personel di sejumlah akses jalan utama menuju Jakarta dan stasiun kereta api. Kasi Humas Polres Metro Tangerang Kota Kompol Gunawan menjelaskan, kehadiran petugas bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi, bukan melakukan penyekatan.