Pemkot Bandung Resmikan RTH Pasirwangi

BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memperkuat upaya pengurangan risiko bencana melalui penghijauan dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat. Salah satunya melalui peresmian Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pasirwangi di RW 09, Kelurahan Pasirwangi, Kecamatan Ujungberung, pada Minggu (18/10).

RTH Pasirwangi memiliki luas 11.000 meter persegi dengan 2.000 pohon yang telah ditanam. Selain menjadi ruang terbuka hijau, kawasan ini dikembangkan melalui kolaborasi berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan perguruan tinggi.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandung, Didi Ruswandi, mengatakan pengurangan risiko bencana perlu menjadi pendekatan utama dalam upaya penanggulangan bencana.

Menurut dia, langkah mitigasi harus diperkuat agar dampak bencana dapat ditekan.

“Bahaya itu tidak bisa dihindari, bahaya itu tidak bisa dihilangkan. Yang bisa dikurangi adalah dampaknya atau risikonya. Itu bisa dikurangi dengan cara mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas,” ujar Didi.

Ia menjelaskan, pengembangan RTH Pasirwangi telah dicanangkan Wali Kota Bandung pada Juli lalu. Penanaman 2.000 pohon di kawasan tersebut telah diselesaikan dan pemeliharaan dilakukan melalui penyiraman setiap hari.

Sementara itu, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengingatkan pentingnya kewaspadaan masyarakat, terutama yang tinggal di wilayah dengan kontur tanah curam dan berpotensi mengalami longsor.

“Khusus untuk camat dan lurah di Ujungberung dan Pasirwangi dengan kontur yang sangat ekstrem seperti ini, maka setiap kali hujan waspada. Sebelum hujan lebih waspada. Pastikan warga yang tinggal di lereng agar betul-betul kuat,” kata Wali Kota Farhan.

Wali Kota Farhan mencontohkan, pada awal Januari lalu, sejumlah keluarga harus dievakuasi karena rumah mereka berada di tebing dan berisiko roboh. Evakuasi dilakukan untuk mencegah jatuhnya korban jiwa.

Menurut dia, kewaspadaan serupa juga perlu diperhatikan di wilayah (kecamatan) lain yang memiliki potensi longsor, termasuk Cibiru dan Mandalajati.

Mitigasi perlu dilakukan sebelum bencana terjadi melalui koordinasi pemerintah kewilayahan dan kesiapan masyarakat.

Wali Kota Farhan juga menyoroti sejumlah risiko lingkungan yang perlu diantisipasi, mulai dari polusi udara hingga potensi kebakaran pada tumpukan sampah di area terbuka.

Ia meminta BPBD berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk memperkuat langkah mitigasi, terutama menghadapi potensi cuaca ekstrem dan risiko bencana di tempat penumpukan sampah.

Penandatanganan Kerja Sama