Kemendagri Bentuk 5 Tim untuk Evaluasi Harga Cabai di Daerah

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyiapkan lima tim untuk memantau dan mengevaluasi penanganan kenaikan harga cabai di sejumlah daerah. Langkah ini dilakukan bersama Kementerian Pertanian (Kementan) dan pemerintah daerah (pemda), terutama di wilayah yang mengalami kenaikan harga serta telah menerima bantuan pemerintah.

Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemda terhadap Program 3 Juta Rumah. Rapat tersebut berlangsung di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (19/10/2026).

Dalam rapat itu, Tomsi menyoroti kenaikan harga cabai rawit dan cabai merah di sejumlah kabupaten/kota berdasarkan paparan Badan Pusat Statistik (BPS). Menurutnya, perkembangan harga kedua komoditas tersebut perlu mendapat perhatian agar tetap terjangkau oleh masyarakat.

Untuk menindaklanjuti kondisi tersebut, Kemendagri akan mengirimkan lima tim ke daerah yang mengalami kenaikan harga cabai dan telah memperoleh bantuan dari Kementan. Pemantauan dilakukan untuk mengetahui perkembangan penanganan di lapangan sekaligus mengevaluasi hasil dukungan pemerintah terhadap sektor pertanian.

"Kami membentuk lima tim, Pak, lima tim untuk berangkat ke daerah yang [harga] cabainya tinggi dan mendapatkan bantuan dari Kementan, baik itu bibit, pupuk, saprodi, dan lain sebagainya. Kami ingin melihat sejauh mana perkembangan atau hasilnya," ujar Tomsi.

Bantuan yang menjadi bagian dari evaluasi meliputi bibit, pupuk, sarana produksi pertanian (saprodi), serta dukungan lainnya. Tim akan meninjau sejauh mana bantuan tersebut dimanfaatkan dan bagaimana perkembangannya dalam mendukung penanganan kenaikan harga cabai di daerah.

Dalam pelaksanaannya, setiap tim akan berkoordinasi dengan perwakilan Kementan dan pemda setempat. Koordinasi tersebut juga ditujukan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi serta mengevaluasi langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam merespons kenaikan harga.

Tomsi turut menekankan pentingnya pemantauan harga secara langsung di pasar. Menurutnya, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) perlu mengetahui kondisi harga aktual agar kebijakan pengendalian inflasi yang diambil sesuai dengan situasi dan kebutuhan masyarakat.

"Ini untuk masyarakat. Nomor satu adalah bahwa harga-harga dapat terjangkau. Ini kewajiban kita," tegasnya.

Melalui evaluasi tersebut, Kemendagri berharap koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat dalam mengendalikan harga komoditas pangan. Hasil pemantauan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki langkah penanganan, khususnya di wilayah yang mengalami kenaikan harga cabai.

Upaya ini juga menegaskan pentingnya keterhubungan antara dukungan sektor pertanian dan pengendalian harga di tingkat konsumen. Pemerintah perlu memastikan perkembangan bantuan yang telah disalurkan dapat dipantau, sementara kondisi harga di pasar tetap menjadi dasar dalam menentukan langkah pengendalian selanjutnya.