Menteri PKP Gandeng BPS Sidak Bedah Rumah, Pastikan Bantuan Tak Salah Sasaran

JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar meninjau penerima bantuan Program Bedah Rumah di Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Minggu (11/10/2026). Peninjauan dilakukan untuk memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria, berdasarkan kondisi rumah dan keadaan sosial ekonomi penerima.

Dalam kunjungan tersebut, Maruarar meninjau kondisi rumah Andri S, seorang buruh harian lepas berpenghasilan sekitar Rp1 juta per bulan yang tinggal bersama dua anaknya di rumah seluas 15 meter persegi. Ia telah menempati rumah tersebut sejak lahir, atau selama 49 tahun. Kondisi rumahnya memprihatinkan, mulai dari pondasi dan sloof yang rapuh, tidak adanya kolom dan ring balok, hingga rangka atap yang rentan. Dinding rumah juga mengalami keretakan, sementara atap asbes dalam kondisi rusak berat dan bocor saat hujan. Rumah tersebut juga belum memiliki fasilitas sanitasi.

Kondisi serupa dialami Aisah, yang telah tinggal selama 40 tahun di rumah seluas 33 meter persegi. Perempuan yang sehari-hari mengurus rumah tangga tersebut memperoleh penghasilan sekitar Rp500 ribu per bulan dari anaknya. Rumahnya mengalami kerusakan pada bagian pondasi, sloof, rangka atap, dan dinding. Atap asbes yang rusak berat juga menyebabkan kebocoran ketika hujan turun.

Aisah mengaku kerap harus menempatkan banyak ember di dalam kamar untuk menampung air hujan. Ia juga sempat merasa khawatir ketika rumahnya akan diperbaiki karena tidak memiliki biaya untuk menyewa tempat tinggal sementara selama pengerjaan berlangsung.

“Kalau hujan, di kamar penuh ember karena airnya bocor dari atap. Sekarang kalau rumahnya mau diperbaiki, saya bingung karena harus ngontrak sementara, tetapi saya tidak punya biaya untuk itu,” ungkap Aisah.

Maruarar menegaskan bahwa ketepatan sasaran menjadi hal utama dalam pelaksanaan Program Bedah Rumah. Penentuan penerima perlu memperhatikan kondisi fisik rumah sekaligus profil sosial ekonomi penghuninya.

“Saya sudah melihat kondisi rumahnya, menurut saya ini tepat sasaran. Terima kasih kepada teman-teman TPM yang sudah menemukan penerima bantuan yang sesuai dan tepat sasaran,” ujar Maruarar.

Ia juga mengajak BPS, media, dan masyarakat untuk turut membantu mengawasi serta memastikan bantuan menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan. Dengan jumlah rumah tidak layak huni di Jakarta yang diperkirakan mencapai 821 ribu unit, pengawasan bersama diperlukan agar pelaksanaan program secara luas tetap sesuai kriteria.

Kepala BPS Amalia Adininggar menyampaikan bahwa kedua penerima bantuan yang dikunjungi telah memenuhi kriteria berdasarkan kondisi sosial ekonomi dan keadaan rumahnya. Keduanya tercatat berada pada desil 1 serta memiliki penghasilan di bawah upah minimum provinsi (UMP).

“Dua penerima bantuan ini sudah sesuai karena berada di desil 1 dan penghasilannya di bawah UMP. Mereka sangat layak mendapatkan bantuan karena kondisi rumahnya juga sangat tidak layak,” jelas Amalia.

Ia menambahkan, Jakarta Barat menjadi wilayah dengan jumlah rumah tidak layak huni tertinggi di Provinsi DKI Jakarta, dengan perkiraan mencapai 258 ribu unit.

Di Kelurahan Palmerah sendiri, terdapat 129 penerima bantuan Program Bedah Rumah yang telah memenuhi persyaratan, sedangkan di tingkat Kecamatan Palmerah jumlahnya mencapai 415 penerima. Pengerjaan rumah penerima bantuan dijadwalkan mulai 23 Oktober 2026 dan ditargetkan selesai pada 23 Desember 2026.

Pelaksanaan program juga menerapkan mekanisme Pemilihan Toko Terbuka (PTT) atau Tender Rakyat, yakni pemilihan toko atau penyedia bahan bangunan secara terbuka untuk mendukung transparansi pengadaan material. Melalui mekanisme tersebut, satu kelompok penerima bantuan di Palmerah mencatat efisiensi sebesar 1,56 persen atau senilai Rp5.473.000. Efisiensi ini menjadi bagian dari upaya memastikan penggunaan anggaran lebih optimal dalam mendukung perbaikan rumah penerima manfaat.

Melalui Program Bedah Rumah, Kementerian PKP terus mendorong peningkatan kualitas hunian masyarakat dengan mengutamakan ketepatan sasaran, transparansi, dan pengawasan bersama. Dukungan BPS serta partisipasi media dan masyarakat diharapkan dapat memperkuat proses verifikasi sehingga bantuan benar-benar diterima oleh warga yang membutuhkan.