Progres Pembangunan Kawasan Legislatif Capai 14,8 Persen

PENAJAM PASER UTARA- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meninjau progres pembangunan Kawasan Legislatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) guna memastikan kesiapan penyiapan sarana infrastruktur pusat pemerintahan dan ibu kota politik di 2028.

“Saya beserta beberapa anggota DPD melakukan kunjungan kerja secara khusus untuk melihat langsung perkembangan terkini dari IKN. Kita harapkan penjadwalan yang sudah dibuat itu bisa dilaksanakan tepat waktu, sehingga jadwal perpindahan ASN, kementerian, dan ­lembaga juga berjalan sesuai target,” ujar Ketua DPD RI, ­Sultan B. Najamudin di Kota Nusantara, beberapa hari ­lalu.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyambut baik peninjauan langsung jajaran senator tersebut sebagai bentuk dukungan politik terhadap keberlanjutan pembangunan Nusantara sesuai Peraturan Presiden Nomor 79 ­Tahun 2025.

“Selamat datang kepada Ketua DPD RI beserta rombongan. Kehadiran lembaga tinggi negara sangat membahagiakan kami untuk menyampaikan kemajuan yang telah dicapai, sekaligus melengkapi dukungan politis bagi keberlanjutan IKN,” kata Basuki.

Berdasarkan data Otorita IKN, realisasi pembangunan fisik di Kawasan Legislatif saat ini mencatatkan rata-rata progres bangunan gedung sebesar 14,8 persen.

Secara khusus, capaian konstruksi untuk persil Gedung DPD RI telah mencapai 14,2 persen dari target yang ­ditetapkan.

Pencapaian progres fisik bangunan gedung tersebut mencakup penuntasan pematangan lahan (land grading), perkuatan struktur bawah (substructure), hingga pemancangan tiang-tiang pancang utama di tapak proyek.

Pengerjaan di Kawasan Legislatif dan persil Gedung DPD saat ini berfokus pada penataan kavling serta penyiapan struktur dasar sebelum melangkah ke pengerjaan bangunan atas (superstructure).

Sementara itu, pengerjaan jalan akses kawasan legislatif sepanjang 3,7 kilometer yang telah mencapai 30,4 persen difokuskan pada pembukaan badan jalan dan penataan sistem drainase utama.

Jalur logistik tersebut disiapkan untuk menunjang kelancaran pergerakan alat berat serta distribusi material ­konstruksi.

Selain memantau persil Gedung DPD RI, rombongan senator juga meninjau sejumlah proyek infrastruktur strategis lainnya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, mencakup kompleks Istana Negara dan Istana Wakil Presiden.

Pemerintah menargetkan penuntasan sarana di Kawasan Legislatif ini dapat memperkuat fungsi kelembagaan negara secara bertahap seiring beroperasinya Nusantara sebagai pusat pemerintahan baru. Ant/S-2