Peningkatan Belanja Negara Belum Mendorong Sektor Riil

» Investasi baru tetap membutuhkan kepastian permintaan, margin yang memadai, dan regulasi yang konsisten.

JAKARTA - Upaya Pemerintah meningkatkan volume belanja negara belum berdampak signifikan terhadap akselerasi sektor riil atau dunia usaha. Hal tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak meningkat signifikan.

Peneliti Ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendi Manilet mengatakan peningkatan belanja pemerintah yang signifikan belum mendorong sektor riil dan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.

“Persoalannya bukan karena belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kurang belanja. Sampai Agustus, belanja negara sudah tumbuh 17,1 persen dan belanja pemerintah pusat hampir 30 persen. Defisit juga masih terkendali di 0,93 persen PDB. Artinya, dorongan fiskal sudah masuk ke perekonomian, tetapi yang perlu dilihat sekarang adalah seberapa jauh dorongan itu diteruskan menjadi produksi dan investasi swasta,” paparnya.

Transmisi fiskal jelasnya memang terlihat namun belum cukup kuat. Konsumsi pemerintah tumbuh 15,97 persen dan memberi kontribusi sekitar 1,07 poin persentase terhadap pertumbuhan. Namun pertumbuhan ekonomi melambat dari 5,61 persen di kuartal I menjadi 5,29 persen di kuartal II.

Industri pengolahan pun hanya tumbuh 4,52 persen dan konsumsi rumah tangga melambat menjadi 5,06 persen serta PMI Manufaktur Agustus kembali di bawah 50 atau kontraksi.

“Artinya, fiskal mampu menopang permintaan, tetapi dorongannya belum cukup untuk membuat kapasitas produksi ikut meningkat,” katanya.

Komposisi Belanja

Lebih lanjut dijelaskan lambatnya transmisi fiskal itu disebabkan komposisi belanja. Sebagian belanja seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), perlindungan sosial, gaji, dan belanja pemerintah memang cepat masuk ke konsumsi sehingga penting untuk menjaga daya beli. Namun efeknya terhadap kapasitas produksi lebih terbatas dibanding belanja yang menurunkan biaya produksi.

“Di sinilah perbedaan antara sekadar meningkatkan aktivitas ekonomi dan menciptakan efek pengganda yang lebih panjang,” katanya.

Dia menilai bottleneck saat ini bukan kekurangan likuiditas. Kredit investasi tumbuh 25,13 persen yang berarti pembiayaan tersedia. Namun ketersediaan pembiayaan tidak otomatis membuat pengusaha berekspansi.

“Investasi baru tetap membutuhkan kepastian permintaan, margin yang memadai, dan regulasi yang konsisten. Karena itu, bottleneck sekarang lebih banyak berada pada lemahnya insentif untuk berinvestasi daripada kekurangan likuiditas,” jelasnya.

Ia juga menyoroti ketimpangan sebaran fiskal. Transfer ke daerah turun yang turun 11,8 persen menyebabkan ekspansi belanja lebih terkonsentrasi di pusat. Padahal aktivitas ekonomi daerah sangat bergantung pada belanja pemerintah daerah, terutama bagi kontraktor, perdagangan, dan jasa lokal.

“Ketika pusat meningkatkan belanja tetapi sirkulasi fiskal di daerah melemah, efek penggandanya secara keseluruhan ikut terbatas,” katanya.

Selain itu, transmisi fiskal bisa mengecil ketika tambahan permintaan tidak sepenuhnya dijawab produksi domestik. Sebagian masuk melalui impor, sementara pembayaran bunga yang hingga Agustus mencapai sekitar 394 triliun rupiah lebih banyak berputar melalui sistem keuangan.

“Keduanya bukan berarti bermasalah secara otomatis, tetapi efeknya terhadap produksi dan tenaga kerja domestik memang berbeda dengan belanja yang langsung menciptakan permintaan barang dan jasa dalam negeri,” katanya.

APBN saat ini terlihat lebih menjalankan peran sebagai penyangga pertumbuhan daripada pengungkit investasi swasta.

“Fiskal tetap bekerja dan tanpa dorongan belanja pemerintah, pertumbuhan kemungkinan lebih lemah. Persoalannya adalah efek lanjutan dari belanja tersebut belum cukup kuat untuk membuat sektor swasta mengambil alih sebagai mesin pertumbuhan,” katanya.

Ke depan, dia menyarankan agar fokus bukan sekedar memperbesar belanja, tapi mengarahkan APBN untuk menurunkan biaya produksi. “APBN perlu lebih diarahkan untuk menurunkan biaya produksi, memperbaiki logistik dan energi, memperkuat infrastruktur produktif, serta memberikan kepastian proyek dan pembayaran kepada dunia usaha. Transfer ke daerah juga perlu diperbaiki melalui insentif dan tata kelola agar belanja tidak hanya terserap, tetapi benar-benar berputar di ekonomi lokal,” pungkasnya.

Sementara itu, pengamat ekonomi dari STIE YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko menilai peningkatan belanja pemerintah perlu diikuti dengan semakin besarnya aktivitas sektor swasta agar stimulus fiskal dapat menghasilkan dampak yang lebih luas terhadap perekonomian. Pemerintah sebaiknya tidak menjadi satu-satunya mesin yang diandalkan untuk mendorong pertumbuhan, melainkan menciptakan kondisi agar belanja negara mampu memicu investasi, produksi, dan penyerapan tenaga kerja oleh dunia usaha.

“Belanja pemerintah idealnya menjadi pemantik. Setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah perlu diarahkan agar membuka aktivitas ekonomi lanjutan di sektor swasta. Kalau belanja berhenti pada transaksi pemerintah dan penerima manfaat saja, efek penggandanya terhadap perekonomian tentu menjadi lebih terbatas,” kata Aditya.

Menurut Aditya, pelibatan swasta tidak semata-mata berarti menyerahkan proyek pemerintah kepada perusahaan, tetapi juga memastikan kebijakan fiskal menciptakan permintaan dan kepastian usaha yang membuat pelaku bisnis berani melakukan ekspansi. Karena itu, pemerintah perlu memperhatikan keterkaitan program belanja dengan rantai pasok domestik, UMKM, industri pengolahan, serta sektor-sektor yang memiliki kemampuan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

“Yang perlu dikejar bukan hanya seberapa besar anggaran yang berhasil dibelanjakan, tetapi berapa banyak aktivitas ekonomi baru yang muncul setelah uang itu dibelanjakan. Ketika swasta merespons dengan investasi, menambah kapasitas produksi dan merekrut tenaga kerja, barulah belanja pemerintah mempunyai daya ungkit yang lebih kuat terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.