Mengapa Mal-Mal di Surabaya Mendadak Dipagari? Mulai Isu Keamanan hingga Efek Domino ke Jakarta

Minggu, 02 Agu 2026, 00:00 WIB

SURABAYA - Fenomena pemasangan pagar besi di sejumlah pusat perbelanjaan Surabaya semakin menyita perhatian publik setelah dilakukan hampir bersamaan di beberapa mal besar, seperti Tunjungan Plaza, Pakuwon Mall, Royal Plaza, dan Pakuwon City Mall. Kemunculan pagar setinggi sekitar 2,5 hingga 3 meter itu memunculkan berbagai spekulasi di media sosial, mulai dari dugaan antisipasi aksi demonstrasi, penjarahan, hingga kekhawatiran terhadap situasi keamanan menjelang bulan Agustus.

Dari informasi yang dihimpun, pihak pengelola menepis berbagai dugaan tersebut. Manajemen Pakuwon Group menjelaskan bahwa pemasangan pagar dilakukan dengan alasan yang berbeda di setiap mal. Untuk Pakuwon Mall, misalnya, pagar dipasang sebagai bagian dari penataan kawasan menyusul beroperasinya Radial Road demi meningkatkan keselamatan pejalan kaki.

Ket. Foto: Pemasangan pagar sebenarnya mencerminkan dilema yang dihadapi pengelola pusat perbelanjaan. Di satu sisi mereka memiliki tanggung jawab melindungi pengunjung, karyawan, dan aset apabila terjadi situasi darurat. Namun di sisi lain, langkah pengamanan yang terlalu mencolok justru dapat memunculkan persepsi publik bahwa terdapat ancaman besar — Sumber: Koran Jakarta/ Selocahyo

Sementara di Royal Plaza dan Pakuwon City Mall, pagar lama memang diganti karena sudah mengalami keropos. Adapun di Tunjungan Plaza, pagar permanen dipasang untuk memperkuat pengamanan ketika aksi demonstrasi berlangsung di sekitar Gedung Negara Grahadi. Mereka juga menegaskan bahwa langkah tersebut tidak berkaitan dengan isu penjarahan maupun memburuknya kondisi ekonomi, dan memastikan kinerja bisnis ritel perusahaan tetap berjalan positif.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja, juga meminta masyarakat tidak berspekulasi berlebihan. Ia menegaskan, "Tujuan utamanya adalah supaya lebih menertibkan arus keluar masuk pengunjung." Menurutnya, pagar di pusat perbelanjaan bukanlah hal baru dan telah diterapkan di sejumlah mal sejak lama sebagai bagian dari pengaturan akses serta keselamatan pengunjung. Ia juga mengakui bahwa pada lokasi tertentu, terutama yang berada di pusat kota atau dekat jalur demonstrasi, pagar dapat berfungsi sebagai lapisan pengamanan tambahan. Namun, ia membantah anggapan bahwa pemasangan pagar merupakan sinyal akan terjadinya kerusuhan.

Fenomena tersebut kemudian merambah Jakarta. Mal Kota Kasablanka yang juga dikelola Pakuwon Group memasang pagar besi dengan karakteristik serupa, sehingga memunculkan kembali berbagai spekulasi publik mengenai adanya pemasangan pagar secara serentak di sejumlah kota besar.

Menanggapi hal itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung justru meminta agar pengelola pusat perbelanjaan dan gedung perkantoran tidak berlebihan dalam menyikapi situasi. Ia meminta pagar-pagar tersebut dibongkar karena dinilai dapat mengubah wajah ruang publik Jakarta yang selama ini terbuka. Pramono menilai pemasangan pagar tinggi merupakan bentuk kekhawatiran yang berlebihan. Karena itu, ia meminta pengelola mal untuk segera mencabut pagar yang telah dipasang dan menegaskan bahwa kondisi keamanan di Jakarta tetap kondusif.

Di balik polemik tersebut, pemasangan pagar sebenarnya mencerminkan dilema yang dihadapi pengelola pusat perbelanjaan. Di satu sisi mereka memiliki tanggung jawab melindungi pengunjung, karyawan, dan aset apabila terjadi situasi darurat. Namun di sisi lain, langkah pengamanan yang terlalu mencolok justru dapat memunculkan persepsi publik bahwa terdapat ancaman besar yang sedang diantisipasi.

Fenomena ini juga tidak lepas dari memori kolektif masyarakat terhadap berbagai kerusuhan yang pernah terjadi di Indonesia, ketika pusat-pusat perbelanjaan menjadi salah satu objek yang terdampak. Karena itu, meskipun alasan resmi yang disampaikan adalah penataan akses dan peningkatan keamanan, kemunculan pagar secara hampir bersamaan di sejumlah mal besar tetap memunculkan pertanyaan publik dan menjadi bahan diskusi luas di media sosial.

Pada akhirnya, polemik ini menunjukkan bahwa dalam era media sosial, sebuah kebijakan pengamanan fisik tidak lagi dipandang sekadar sebagai urusan teknis. Tanpa komunikasi yang jelas dan terbuka dari pengelola maupun pemerintah, langkah preventif seperti pemasangan pagar dapat dengan mudah berkembang menjadi berbagai spekulasi yang memengaruhi persepsi masyarakat.

  • Isu Keamanan

Redaktur: Selocahyo Basoeki Utomo S

Penulis: Selocahyo Basoeki Utomo S

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.