Mandek Berbulan-bulan, KSP Turun Tangan, Percepat Pengoperasian Jargas Rumah Tangga Gresik-Sidoarjo

GRESIK – Hambatan perizinan yang selama ini menahan pengoperasian Jaringan Gas Bumi Rumah Tangga (Jargas) di Gresik dan Sidoarjo akhirnya tuntas. Kantor Staf Presiden (KSP) memastikan 14.586 sambungan rumah (SR) siap beroperasi dalam waktu dekat.

Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman menegaskan, progres fisik di Gresik sudah 95,4 persen atau 4,6 persen lebih cepat dari rencana. Dari total sasaran, Gresik mendapat 7.363 SR dan Sidoarjo 7.223 SR.

"Kendala perizinan selama ini yang menahan pengoperasian sudah terselesaikan. Persetujuan UKL-UPL telah terbit, rekomendasi teknis ruas jalan dan perlintasan sungai juga sudah ditandatangani," ujar Dudung saat meninjau Metering Regulating Station (MRS) di Gresik, Jumat (18/9).

Dudung didampingi Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Direktur Perencanaan Jargas Kementerian ESDM Agung Kuswandono, dan Direktur Infrastruktur PGN Herry Murahmanta.

Menurut Dudung, percepatan ini hasil debottlenecking KSP lintas kementerian. Ia mengapresiasi Kementerian LH, PU, ATR/BPN, Pemprov Jatim, dan Pemkab yang merespons cepat. Langkah ini krusial untuk mengejar target nasional 119.379 SR di 15 kabupaten/kota tahap 2025-2026, menuju target 1 juta SR pada 2028.

Fokus selanjutnya, KSP meminta Kementerian ESDM segera menetapkan badan usaha pengelola dan izin niaga, SKK Migas menyiapkan alokasi gas dan titik serah, serta BPH Migas menetapkan harga yang lebih murah dari LPG 3 kg.

Dudung menyebut program ini bagian dari arahan Presiden untuk swasembada energi dan pangkas impor LPG. Saat ini 80 persen LPG nasional masih impor. Dengan 14.586 SR di Gresik-Sidoarjo saja, konsumsi LPG 3 kg bersubsidi bisa dipangkas 36,6 ribu tabung per bulan.

Dampak ke warga sangat signifikan. Harga gas jargas jauh lebih murah.

"Otomatis kalau gas itu yang tadinya Rp70.000, untuk UMKM jadi cuma Rp20.000, ini sangat meringankan beban masyarakat," kata Dudung.

Selain murah, jargas juga memudahkan warga karena mengalir 24 jam, tidak perlu panik cari tabung tengah malam saat toko tutup.

Program Jargas APBN ini berstatus Proyek Strategis Nasional sesuai Perpres Nomor 12 Tahun 2025 dan menjadi Program Prioritas Nasional di RKP 2027.