Bantuan Beras Tak Lagi Impor, Pemerintah Dihadapkan Tantangan Jaga Stok

Penguatan cadangan, pengawasan kualitas, serta distribusi yang efisien menjadi faktor krusial agar kebijakan tidak hanya mengurangi impor, tetapi juga benar-benar memperkuat ketahanan pangan nasional.

JAKARTA – Peralihan bantuan pangan beras kepada pasokan domestik menandai upaya pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap impor sekaligus memperkuat keterkaitan antara kebijakan pangan dan produksi petani. Kebijakan ini juga berpotensi menjadi instrumen untuk menyerap hasil produksi dalam negeri.

Efektivitas penyaluran bantuan pangan berbasis pasokan domestik sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara ketersediaan stok dan kebutuhan masyarakat. Jika produksi dan distribusi tidak dikelola secara konsisten, kebijakan tersebut berisiko menghadapi tekanan pasokan yang dapat memengaruhi stabilitas harga dan ketepatan penyaluran.

“Dulu beras ini dari negara lain, impor dulu. Beras kita aman, banyak. Nah, ini dulu berasnya dari Pakistan, India, Thailand. Hari ini, satu tahun saja dibawa ke pemimpin Bapak Presiden, swasembada beras ini dari petani Indonesia dan untuk rakyat Indonesia,” kata Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat meninjau langsung penyaluran bantuan pangan beras di Kantor Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau, Kamis (17/9), seperti dikutip dari keterangan resmi Kementerian Pertanian.

Menurut Amran, perubahan ini untuk memperkuat produksi dalam negeri sekaligus memastikan bantuan pangan tetap menjadi instrumen perlindungan sosial. “Totalnya kita bagikan tahap pertama, 33,24 juta orang,” ujarnya.

Total beras yang dialokasikan untuk bantuan pangan tahun ini dapat mencapai hingga 2,6 juta ton, seluruhnya dari serapan gabah petani lokal oleh Bulog dengan rincian sekitar 664 ribu ton disalurkan untuk periode Februari–Maret, 997 ribu ton untuk Juli–September, serta estimasi 997 ribu ton lagi untuk Oktober–Desember 2026. Masing-masing Penerima Bantuan Pangan (PBP) mendapatkan 10 kilogram beras per bulan.

“Ini menunjukkan semakin kuatnya dukungan produksi beras dalam negeri. Kebutuhan pangan masyarakat dapat semakin ditopang oleh produksi petani dalam negeri,” tegas Amran.

Perum Bulog bersama Bapanas terus mengakselerasi penyaluran di daerah. Di Provinsi Riau, alokasi Juli–September 2026 diperuntukkan bagi 619.290 PBP dengan total kuantum 18.578.700 kilogram beras. Khusus Kota Pekanbaru, bantuan dialokasikan kepada 60.478 PBP dengan total 1.814.340 kilogram. Sementara Kecamatan Marpoyan Damai memiliki 8.313 PBP dengan kuantum 249.390 kilogram, termasuk Kelurahan Tangkerang Tengah 2.512 PBP.

Hingga 16 September 2026, realisasi penyaluran untuk Kota Pekanbaru alokasi Februari–Maret sudah 100 persen, sedangkan alokasi Juli–September baru 50 persen dan terus dikebut.

Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang saat ini berada di level tertinggi. Stok beras di gudang Bulog mencapai sekitar 4,6 juta ton atau di atas kondisi normal pada bulan sama pada tahun-tahun sebelumnya berkisar 1-2 juta ton.

Produksi Stagnan

Dari Jakarta, Pengamat Pertanian yang juga Pengurus Pusat Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Khudori menyoroti stagnasi produksi padi dalam beberapa tahun terakhir. Dia menjelaskan pada tahun 1970 an sampai 2000 produksi padi mengandalkan produktivitas tetapi semakin ke sini itu berubah.

"Semakin ke sini produktivitas stagnan dan produksi mengandalkan luas lahan,"ucapnya dalam seminar nasional Rice Resilience Forum 2026: “Membangun Ekosistem Perberasan Indonesia yang Berdaya Saing, Tangguh terhadap Perubahan Iklim, dan Berkelanjutan dari Hulu hingga Hilir yang digelar di ICE BSD, Kamis (17/9).

Fenomena ini ditambah dengan masalah lainnya, yang mana jumlah petanisemakin turun dan menua, belum ditambah kehilangan hasil panen yang tinggi. Pemerintah kata dia harus siap mengantisipasi ancaman penurunan produksi secara terus menerus.